MULAI April 2022, seluruh pemotong/pemungut pajak penghasilan (PPh) diwajibkan membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan menyampaikan SPT Masa PPh unifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2021.
Merujuk pada PER-24/PJ/2021, bukti pemotongan/pemungutan unifikasi adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat pemotong/pemungut PPh sebagai bukti pemotongan/pemungutan PPh dan menunjukkan besaran PPh yang telah dipotong/dipungut.
Sementara itu, SPT Masa PPh unifikasi adalah SPT Masa yang digunakan pemotong/pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 masa pajak.
Dalam membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi, serta mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPh unifikasi, pemotong/pemungut PPh dapat menggunakan aplikasi e-bupot unifikasi yang tersedia di DJP Online.
Baru-baru ini, Ditjen Pajak (DJP) telah meluncurkan aplikasi e-bupot unifikasi di DJP Online. Meski demikian, wajib pajak yang ingin memanfaatkan aplikasi e-bupot unifikasi perlu mengaktifkan fitur di DJP Online tersebut terlebih dahulu.
Nah, tata cara mengaktifkan e-bupot unifikasi di DJP Online. Mula-mula, kunjungi laman DJP Online. Masukkan nomor NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Setelah itu, klik Login.
Selanjutnya, pada menu utama DJP Online, pilih menu Profil. Lalu, klik Aktivasi Fitur dan centang kolom e-bupot unifikasi. Kemudian, klik Ubah Fitur Layanan. Bila berhasil, Anda akan mendapatkan notifikasi Sukses.
Setelah itu, masukkan kembali nomor NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Lalu, klik Login. Pada menu utama DJP Online, pilih menu Lapor. Kemudian, klik kolom Pra-Pelaporan. Nanti, Anda akan melihat aplikasi e-bupot unifikasi. Silakan klik aplikasi tersebut.
Pada kolom petunjuk pengisian dijelaskan form dalam aplikasi e-bupot ini menampilkan data SPT Masa PPh unifikasi yang telah di-submit (dikirim) secara elektronik ke sistem DJP. Form ini juga menyajikan data bukti potong yang dilaporkan dengan SPT tersebut.
Terdapat beberapa aksi yang dapat wajib pajak lakukan. Pertama, mencetak bukti pengiriman secara elektronik (Bukti Penerimaan Elektronik/BPE). Kedua, melihat detail daftar bukti potong pada SPT Masa PPh unifikasi.
Ketiga, mencetak SPT Masa PPh unifikasi. Keempat, mengunduh seluruh bukti potong pada SPT Masa PPh unifikasi.
Pada BPE, terdapat QRCode yang dapat digunakan untuk melakukan pengecekan status SPT secara online. Wajib pajak diimbau untuk menggunakan perangkat mobile yang telah dilengkapi QRCode Scanner untuk memprosesnya. Selesai. Semoga bermanfaat.
Sumber: DDTCNews
WA only
Leave a Reply