JAKARTA. Aturan turunan pajak terhadap fasilitas maupun kenikmatan yang diterima bos perusahaan dari kantor atau pajak natura, hingga kini belum terbit.
Di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyebut, ketentuan lebih lanjut mengenai pemajakan natura akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).
Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Pande Putu Oka belum bisa memastikan kapan aturan turunan pajak natura tersebut akan dirilis. Sebab proses penyusunannya bukan hanya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saja.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa penyusunan sebuah PP memerlukan tahapan yang cukup panjang, termasuk pengharmonisasian yang di pimpin Kementerian Hukum dan HAM,” tutur Pande kepada Kontan.co.id, Selasa (1/3).
Seiring dengan proses tersebut, Kemenkeu juga sedang menyiapkan pengaturan yang lebih detail dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Sebelumnya, Kepala BKF Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, tarif pajak natura akan dibebankan kepada pemberinya, yakni perusahaan yang bersangkutan.
Namun, tidak semua objek natura dikenakan pajak. Fasilitas kantor yang diterima karyawan biasa untuk mendukung kerja seperti laptop, ponsel, hingga uang makan tidak akan dianggap sebagai objek pajak natura.
Beberapa objek pajak lainnya yang dikecualikan dari pengenaan pajak ini adalah penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai, natura di daerah tertentu. Lalu, natura karena keharusan pekerjaan seperti alat keselamatan kerja atau seragam, natura yang berasal dari APBN/APBD, serta natura lain dengan jenis dan batasan tertentu.
“Terdapat beberapa pengecualian dalam pemberian natura dan kenikmatan dalam konteks menjadikannya objek pajak. Tapi intinya penghasilan natura ini tadinya enggak taxable, sekarang jadi taxable,” beber Febrio.
Sumber: kontan.co.id
WA only
Leave a Reply