Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, rendahnya realisasi belanja Pemerintah Daerah (Pemda) dapat mengganggu kinerja pertumbuhan ekonomi.
Ekonom Center of Reforn on Economics (Core) Yusuf Rendy mengatakan, kontribusi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat penting bagi proses pemulihan ekonomi, meskipun kontribusinya tidak banyak.
“Karena dari pos inilah pemerintah bisa mengintervensi perekonomian dengan beragam cara mulai dari pemberian bantuan hingga insentif pajak, sehingga secara tidak langsung jika intervensi tidak dilakukan maka tentu akan mempengaruhi ritme cepat/lambatnya proses pemulihan ekonomi,” tutur Yusuf kepada Kontan.co.id, Selasa (29/3).
Asal tahu saja, umumnya, sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada APBD.
Sehingga, Yusuf bilang, untuk melihat kontribusi APBD pada pertumbuhan ekonomi bisa dilihat pada pos belanja pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) .
Sebagai ilustrasi, Ia menggambarkan, pada tahun lalu kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB mencapai 9,14%, dengan pertumbuhan tahun lalu mencapai 3,69%, kontribusi belanja pemerintah mencapai 0,34%.
Adapun sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) per Februari 2022 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi pada periode tersebut mencapai Rp 42,29 triliun arau 3,98% terhadap pagu APBD yang sebesar Rp 1062,43 triliun. Belanja daerah ini juga turun 18,6% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
Sumber: kontan.co.id
WA only
Leave a Reply