DJP Luncurkan Aplikasi CRM Penegakan Hukum dan Penilaian Wajib Pajak

JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) meluncurkan aplikasi compliance risk management (CRM) untuk fungsi penegakan hukum dan penilaian.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan aplikasi CRM fungsi penegakan hukum dan fungsi penilaian akan menjadi indikator penentu wajib pajak prioritas untuk dilakukan tindakan penegakan hukum dan penilaian.

“Dengan CRM, kami akan memiliki pengukuran dalam menetapkan prioritas dengan acuan yang teratur, terukur, sederhana, efisien, dan menghasilkan,” katanya, dikutip dari laman resmi DJP, Rabu (13/4/2022).

Suryo menjelaskan dua CRM baru yang diluncurkan akan menjadi landasan menuju implementasi core tax administration system atau sistem inti administrasi perpajakan pada 2023. CRM juga menjadi basis awal menuju penyempurnaan sistem administrasi perpajakan ke depan.

“Sebelum coretax, kami berharap sudah bisa memahami manfaat yang diberikan aplikasi sehingga ke depan kami perlu tahu elemen pembentuknya sebagai penyempurnaan,” ujarnya.

Untuk diketahui, CRM fungsi penegakan hukum akan memberikan gambaran mengenai wajib pajak yang diprioritaskan untuk dilakukan penegakan hukum dengan mengacu pada Pasal 37 hingga Pasal 42 UU KUP.

Sementara itu, CRM fungsi penilaian akan memetakan kepatuhan wajib pajak berdasarkan kegiatan yang diatur pada Pasal 10 dan Pasal 18 UU PPh dan Pasal 16C UU PPN.

Penerapan CRM fungsi penegakan hukum dan fungsi penilaian diharapkan dapat menciptakan kegiatan penegakan hukum dan penilaian yang sistematis dan menjawab masalah keterbatasan SDM di lingkungan DJP.

Selain dua fungsi penegakan hukum dan penilaian, DJP juga sudah menggunakan CRM untuk fungsi lainnya seperti fungsi pengawasan dan pemeriksaan, fungsi penagihan, fungsi ekstensifikasi, transfer pricing, dan edukasi perpajakan.

Aplikasi CRM juga didukung oleh aplikasi lain seperti aplikasi smartweb, ability to pay, dashboard wajib pajak madya, dan smartboard.

Sumber: DDTCNews