DJP Tegaskan PPh Atas Perdagangan Aset Kripto Tidak Bisa Dikreditkan

JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pajak penghasilan (PPh) atas perdagangan aset kripto tidak bisa dikreditkan.

Pelaksana Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP Andhika Bibing mengungkapkan alasannya. Dia menyampaikan bahwa PPh yang dikenakan atas aset kripto menggunakan skema final, sehingga pajak tersebut tidak diperhitungkan kembali baik dari sisi pokok pajaknya, dasar pengenaan pajak, maupun pajak yang harus dipotong.

“Jadi sudah selesai ketika diberikan bukti pungut tinggal dilaporkan saja. Jadi selesai tidak bisa dikreditkan, tapi tetap dilaporkan,” kata Andhika dalam acara TaxLive DJP dikutip pada Senin (18/4/2022).

Lebih lanjut, Andhika menambahkan karena tidak bisa dikreditkan, pajak atas transaksi aset kripto tidak perlu digabungkan dalam penghasilan lainnya. Nantinya, saat lapor SPT Tahunan wajib pajak hanya melampirkan bukti potong PPh final yang didapat dari pengusaha kena pajak (PKP) atau pihak exchanger.

“Tapi tidak diperhitungkan dalam kredit pajak tidak juga digabungkan dalam penghasilan lainnya untuk dipajaki di SPT tahunan,” kata Andhika.

Adapun kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Beleid ini berlaku per 1 Mei 2022.

Sebagai informasi, PMK 68/2022 mengatur 2 ketentuan besaran tarif PPh Pasal 22 Final yang dikenakan pada penjual atau yang menyerahkan aset kripto.

Pertama, sebesar 0,1% jika exchanger terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Kedua, sebesar 0,2% jika exchanger tidak terdaftar Bappebti.

Sumber: DDTCNews