Pemotongan PPh Pasal 26 Ini Tak Sesuai Ketentuan, Begini Temuan BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya indikasi penerapan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 26 atas dua wajib pajak pada tahun pajak 2016 dan tahun pajak 2017 yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Sesuai dengan UU PPh, tarif PPh Pasal 26 atas penghasilan wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia sebesar 20% dari jumlah bruto. Namun, terdapat beberapa transaksi yang tidak dikenai tarif 20% karena penerapan tarif P3B.

“Terdapat potensi pajak PPh Pasal 26 yang kurang dibayar atas penghasilan yang diterima lawan transaksi dari PT E1 dan PT E2 senilai Rp13,29 miliar,” tulis BPK dalam LHP DTT atas Hasil Pemeriksaan Pajak Periode 2016-2020, dikutip pada Kamis (2/6/2022).

Pembayaran kepada wajib pajak luar negeri sesungguhnya dapat dikenai tarif sesuai dengan P3B. Namun, hasil pengujian lebih lanjut menunjukkan pengenaan tarif P3B belum didukung oleh surat keterangan domisili yang membuktikan lawan transaksi adalah subjek pajak yang berdomisili di negara yang terikat dengan P3B.

“Atas hal tersebut, BPK telah meminta dokumen diatas dengan surat nomor 14/ST-29/PDTT/KT-03/07/2021 tanggal 29 Juli 2021 dan 12/ST-29/PDTT/KT-03/07/2021 tanggal 26 Juli 2021, tetapi DJP belum menyampaikan dokumen tersebut,” tulis BPK.

Menurut BPK, masalah tersebut timbul karena tim pemeriksa pajak tidak cermat dalam melakukan pengujian atas pembayaran PPh Pasal 26 atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri.

Direktur pemeriksaan dan penagihan selaku pemberi tugas juga dipandang kurang cermat dalam mengawasi pemeriksaan yang dimaksud. BPK pun merekomendasikan DJP untuk meneliti atas hasil pemeriksaan dan menindaklanjutinya.

BPK menambahkan DJP perlu memulihkan kekurangan penerimaan pajak jika terbukti ada kesalahan saat pemeriksaan. Pemeriksa pajak serta pejabat terkait perlu diberi pembinaan bila terbukti ada penyimpangan dari pejabat yang dimaksud.

Sumber: ddtc.co.id