Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Mei 2022. Rapat tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2023 dan rencana kerja pemerintah tahun 2023, dengan agenda keterangan pemerintah atas KEM PPKF RAPBN 2023 dan RKP Tahun 2023 serta Proyeksi Ekonomi Tahun 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, kontribusi biaya pendanaan Nationally Determined Contribution (NDC) untuk sektor kehutanan hanya memerlukan Rp77,8 triliun atau US$5,6 miliar untuk menurunkan emisi karbon. Sementara itu, dibandingkan dengan sektor energi dan transportasi, kebutuhan biayanya mencapai Rp3.307 triliun.
Meski memerlukan dana yang lebih sedikit yakni Rp77,8 triliun, faktanya sektor kehutanan mampu memberikan kontribusi penurunan paling besar yakni sebesar 497 juta ton. Sementara jika menggunakan target NDC, sektor kehutanan dapat berkontribusi sebesar 692 juta ton.
Sedangkan sektor energi dan transportasi dengan biaya yang jauh lebih besar hanya mampu menurunkan CO2 sebesar 314 juta ton.
“Rp77 triliun vs Rp3.300 triliun, you can see the different,” kata Sri Mulyani dalam Kongres Kehutanan Indonesia VII, Selasa 28 Juni 2022.
Kendati menjadi kontributor terbesar, Sri Mulyani berharap Indonesia tak hanya mengandalkan sektor kehutanan saja.
Sektor-sektor lain seperti energi dan transportasi, IPPU, limbah dan pertanian juga diperlukan guna membantu menurunkan CO2 meskipun ada konsekuensi dari segi biaya yang berbeda-beda.
Adapun Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah menargetkan Indonesia bisa bebas emisi karbon pada tahun 2060.
“Kita tahu bahwa target-target yang telah kita sepakati bersama dengan dunia, di 2025 kita harus (turun) di 23 persen, di 2030 di 29 persen dan nanti di 2060 emisi nol itu harus semuanya kita dapatkan,” kata Jokowi.
Sumber : Tempo.co
WA only
Leave a Reply