JAKARTA. Kementerian Keuangan menilai pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system akan berdampak pada peningkatan tax ratio di masa depan.
Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan pembaruan coretax system akan memperkuat basis data dan informasi perpajakan. Selain itu, pembaruan juga dapat membuat cara kerja pegawai Ditjen Pajak (DJP) semakin efisien.
“Diharapkan itu nanti bisa meningkatkan tax ratio juga,” katanya dalam siniar d’maestro, Senin (11/7/2022).
Nufransa mengatakan pembaruan coretax system dimaksudkan untuk membuat sistem perpajakan Indonesia makin efisien dan akuntabel. Pasalnya, sistem informasi DJP pada saat ini belum mencakup keseluruhan administrasi core business pajak seperti pemeriksaan dan penyidikan, konsolidasi data pembayaran, pelaporan, dan penagihan melalui sistem akuntansi yang terintegrasi.
Dia kemudian menyinggung tax coverage ratio Indonesia yang masih rendah. Tax coverage ratio merupakan perbandingan antara pajak yang telah dipungut dan potensi pajak yang seharusnya bisa dipungut.
Nufransa menilai salah satu penyebab rendahnya tax coverage ratio adalah komparasi data antara yang diperiksa dan yang seharusnya diperiksa masih jauh. Oleh karena itu, pembaruan coretax system diharapkan mampu menyederhanakan proses identifikasi data sehingga pemeriksaan dapat lebih optimal.
“Diharapkan [pegawai] yang tadinya selama ini mengerjakan misalnya persuratan, administrasi, bisa kita alihkan untuk melakukan audit, melakukan pengawasan, jadi yang memang core pajak,” ujarnya.
Pembaruan coretax system telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Beleid itu menyebut pengembangan sistem informasi untuk pembaruan sistem administrasi perpajakan paling sedikit meliputi coretax administration system dan/atau sistem pendukung operasional administrasi perpajakan (operational support tax administration system).
Pembaruan coretax administration system terbagi dalam 4 paket pekerjaan, yakni pengadaan agen pengadaan (procurement agent), pengadaan sistem integrator inti administrasi perpajakan, pengadaan jasa konsultansi owner’s agent – project management and quality assurance, serta pengadaan jasa konsultansi owner’s agent-change management.
Pemerintah menargetkan implementasi pembaruan coretax system secara nasional akan dapat terlaksana mulai Oktober 2023.
Data tax ratio secara umum mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2017-2021, dengan titik terendah terjadi pada 2020 atau pada saat pandemi Covid-19. Tax ratio pada 2019 tercatat sebesar 9,76%, tetapi kemudian turun ke level 8,33% pada 2020.
Angka itu kemudian naik menjadi 9,12% pada 2021 dan diproyeksi kembali turun menjadi 8,44% pada 2022.
Sumber : ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply