BERLIN. Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner telah menulis surat kepada Komisi Eropa dengan tujuan meminta izin pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas retribusi harga gas baru untuk jangka waktu terbatas. Salinan surat yang dilihat oleh Reuters menunjukkan informasi itu pada Hari Minggu (14/8).
Ketika meminta atas nama Jerman, Lindner mengatakan secara efektif meminta perubahan undang-undang PPN. Perubahan akan memberi opsi sementara kepada semua negara anggota Uni Eropa untuk membuat langkah serupa.
Surat Lindner dalam Bahasa Inggris tertanggal 12 Agustus 2022, mengatakan Jerman akan mengajukan secara resmi ke Komisi Eropa nanti. Namun sebelumnya dia ingin mengajukan banding ke Brussel untuk meyakinkan pihak berwenang bahwa pembuat kebijakan khawatir tentang kemungkinan kesulitan dan kebencian.
“PPN atas pungutan yang dikenakan pemerintah mendorong kenaikan harga dan disambut dengan peningkatan oposisi dari penduduk, terutama dalam situasi luar biasa saat ini,” kata Lindner. Dia menambahkan jika penegakan terhadap UU perpajakan sangat penting mendapatkan penerimaan masyarakat.
Mengacu pada undang-undang Uni Eropa tentang PPN atas produk energi, pungutan tersebut dianggap sebagai komponen dari harga gas keseluruhan yang secara efektif berarti wajib. Itulah sebabnya Jerman perlu meminta izin Brussel untuk membebaskan pungutan tersebut.
Pada Hari Senin, operator pasar gas Jerman akan mengumumkan besar pungutan. Adapun pungutan akan dikenakan Berlin kepada semua konsumen gas demi menyebarkan tanggungan biaya tambahan impor gas.
Retribusi itu bertujuan membantu Uniper dan para importir lain mengatasi kenaikan harga karena berkurangnya aliran ekspor gas Rusia. Namun pengenaan retribusi akan menambah harga energi yang sudah setinggi langit dan tekanan inflasi bagi pelanggan.
Sejak pertengahan Juni, Rusia telah secara drastis memotong aliran gas ke Eropa melalui pipa Nord Stream 1 dan saat ini memasok hanya 20% dari volume yang disepakati dengan menyalahkan peralatan yang rusak dan tertunda. Sementara Eropa mengatakan langkah Moskow itu bermotif politik.
Utilitas-utilitas terjepit di antara importir dan konsumen akhir yang terjepit. Mereka takut terjebak dengan biaya yang memberatkan. “Kenaikan harga energi merupakan ancaman bagi kemakmuran dan stabilitas kita,” kata Lindner.
Pemerintah Jerman sejauh ini mengharapkan retribusi antara 1,5-5,0 sen euro per kilowatt hour (kWh) pada konsumen untuk membayar 90% dari biaya grosir gas yang lebih tinggi. Pajak itu ditambah retribusi yang belum ditentukan untuk penyimpanan gas yang akan dipublikasikan pada 18 Agustus.
Sumber : Kontan.co.id
WA only
Leave a Reply