Korlantas Usul Hapus Biaya Balik Nama dan Pajak Progresif Kendaraan

Jakarta. Korlantas Polri mengusulkan adanya penghapusan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBN2) dan pajak progresif kendaraan. Usulan itu bertujuan menertibkan data kepemilikan kendaraan dan menstimulus masyarakat agar patuh membayar pajak.

“Kami usulkan agar balik nama ini dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Biar masyarakat ini mau semua bayar pajak,” kata Menurut Dirregident Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus dalam keterangannya saat rapat anev pelayanan regident 2022 di Kuta, Bali, Kamis, 25 Agustus 2022.

Yusri membeberkan alasan banyak orang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Antara lain karena pembeli kendaraan bekas tidak mengganti identitas kepemilikan, lantaran biayanya yang mahal.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Kemudian, banyak pemilik kendaraan yang memakai nama orang lain untuk menghindari pajak progesif. Termasuk, adanya pemilik kendaraan yang menggunakan nama perusahaan untuk menghindari pajak. 

“Pajak untuk PT itu kecil sekali, rugi negara ini. Makanya kita usulkan pajak progresif dihilangkan saja, biar orang yang punya mobil banyak itu senang, enggak usah pakai nama PT lagi cuma takut saja bayar pajak progresif,” papar dia. 

Yusri mengaku akan mengusulkan kepada kepala daerah. Hal itu demi pendapatan daerah meningkat, sehingga fasilitas dan pelayanan publik bisa maksimal.

“Bukan urusan polisi, pajak urusan Suspenda, tapi kami bersinergi di sana, terutama soal data,” jelas Yusri.

Yusri mengungkap adanya perbedaan jumlah kendaraan bermotor antara Kepolisian, PT Jasa Raharja dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut Yusri, hal itu bisa terjadi karena pemilik kendaraan tidak melaporkan keadaan kepemilikan kendaraannya, misal hilang atau sudah rusak.

“Semua kendaaraan bermotor yang terdaftar ke polisi itu datanya masih ada, datanya lengkap,” ungkap dia.

Yusri mengatakan perbedaan data kendaraan itu mempengaruhi data kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Dia berharap dengan adanya rakor Samsat Nasional, masalah data bisa disamakan.

“Kami sedang mengatur single data untuk menyatukan dan menyamakan semua data,” kata Yusri.

Sumber : medcom.id