JAKARTA – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2023 mampu menahan berbagai gejolak dan potensi resesi global di tahun depan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan APBN 2023 disusun konservatif, karena memperimbangkan berbagai faktor meningkatnya ketidakpastian global termasuk potensi resesi global. Meski demikian, APBN tetap dirancang kredibel dan waspada terhadap berbagai perkembangan global.
“APBN 2023 kami siapkan dari awal bahwa kita harus konservatif,” tuturnya saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Rabu (2/11/2022).
Untuk diketahui, penerimaan negara pada tahun depan sebesar Rp 2.463 triliun atau tumbuh 1,1% apabila dibandingkan dengan outlook pendapatan negara pada tahun ini.
Menurut Febrio, penerimaan negara yang dipatok tumbuh tipis, ini disebabkan dampak komoditas terhadap penerimaan negara diasumsikan akan menurun pada tahun depan. Untuk tahun ini, penerimaan pajak mendapatkan berkah kenaikan harga komoditas.
“Kita asumsikan harga komoditas yg tinggi di 2022, kita anggap tak akan terulang di 2023. Kita di APBN 2023 itu tumbuhnya cuma 1,1% dibandingkan outlook 2022, artinya kita sangat konservatif,” ucapnya.
Sementara itu, pagu belanja negara yang disiapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun yang akan diarahkan untuk tetap fleksibel dalam merespon berbagai dampak gejolak global terhadap ekonomi dalam negeri.
Apalagi pemerintah sudah belajar terkait prioritas belanja negara saat terjadi pandemi Covid-19 kurun waktu 2-3 tahun terakhir yakni APBN diarahkan sebagai shock absorber dengan mengeluarkan belanja negara lebih banyak untuk penanganan pandemi Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.
“Sisi belanja negara kita siap-siap (hadapi gejolak) jadi fleksibel. Fleksibilitas itu jadi modal bagi kita. Gimana pemerintah kita agile dan terutama kita pastikan itu bisa siap, kalau dibutuhkan menjaga masyarakat yg miskin dan rentan,” paparnya.
Tak hanya itu, Kementerian Keuangan juga berkomitmen mengarahkan belanja negara untuk membantu dunia usaha pulih, mengingat tantangan potensi resesi global di tahun depan dapat berdampak bagi dunia usaha.
“(Bantuan) untuk manufaktur ya semua itu akan kami lihat kedepan,” kata Febrio.
Sebagaimana diketahui, di tahun depan pemerintah sudah tidak menggelontorkan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Namun semua kebijakan dalam APBN akan diarahkan mensupport dunia usaha dan memperkuat perekonomian melalui berbagai insentif yang selama ini telah diberikan seperti tax allowance, tax holiday atau pajak ditanggung pemerintah.
Sumber : investor.id
WA only
Leave a Reply