Atasi Krisis Parah, Sri Lanka Siapkan Pagu Anggaran 2023

Pemerintah baru Sri Lanka akan merilis anggaran 2023 pada Senin, 14 November 2022. Fokusnya pada peningkatan pendapatan, penerapan reformasi pajak dan konsolidasi fiskal untuk mengamankan paket bailout IMF guna membantu negara itu pulih dari krisis keuangan terburuk dalam beberapa dekade.

Anggaran itu juga diharapkan mencakup langkah-langkah yang bertujuan membantu Sri Lanka merestrukturisasi utangnya saat mencoba menyelesaikan bailout USD2,9 miliar dari Dana Moneter Internasional. Sri Lanka berutang kepada investor sekitar USD30 miliar dalam bentuk utang bilateral dan pemegang obligasi.

  “Pasar akan mencari reformasi dalam anggaran negara untuk bergerak maju,” kata Kepala Penelitian First Capital Holdings Dimantha Mathew dikutip dari Channel News Asia, Kamis, 10 November 2022.

  Pemerintah telah mengkaji proposal untuk meningkatkan pajak penghasilan pribadi dan perusahaan menjadi 30 persen dari 24 persen dan mungkin mengubah pajak untuk meningkatkan pendapatan meskipun ada kritik dari perusahaan dan partai oposisi. Namun, Sri Lanka juga akan mengurangi pengeluaran mengingat tenaga kerja publik Sri Lanka yang besar dan utang yang tinggi.

Anggaran setahun penuh pertama Presiden Ranil Wickremesinghe sejak menjabat pada Juli datang ketika Sri Lanka sedang berjuang dengan ekonomi yang menyusut dan kekhawatiran resesi global. Bank Dunia memperkirakan ekonomi Sri Lanka akan berkontraksi sebesar 9,2 persen pada 2022 dan 4,2 persen tahun depan.

  PBB memperluas pendanaannya sebesar USD70 juta untuk membantu penduduk Sri Lanka, 28 persen di antaranya menghadapi kerawanan pangan. Inflasi pangan Sri Lanka mencapai 85,6 persen di bulan Oktober.

  “Ini berarti defisit anggaran akan tetap pada 9-10 persen (dari PDB). Akan sulit untuk menyusut kecuali suku bunga turun,” kata Kepala Strategi Perusahaan Riset Ekuitas CAL Group Udeeshan Jonas.

  Ekonomi Sri Lanka dapat pulih di 2023. Bank sentral baru-baru ini menambahkan pemulihan ini akan tergantung pada komitmen teguh pembuat kebijakan untuk menerapkan reformasi kebijakan secara tepat waktu, holistik, dan efektif.

  Melonjaknya inflasi, melemahnya mata uang, dan rendahnya cadangan devisa telah membuat pulau berpenduduk 22 juta orang itu berjuang untuk membayar kebutuhan impor seperti makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.

Sumber : medcom.id

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only