Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. meminta DPR mengkaji pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas listrik dan jalan tol untuk mengurangi dampak kenaikan harga komoditas dan suku bunga.
Ketua Komite Keuangan DPR Joey Salceda mengatakan usulan Marcos perlu dihitung secara hati-hati. Menurutnya, upaya pengendalian inflasi tidak boleh terlalu menekan APBN karena potensi penerimaan yang hilang karena pembebasan PPN tersebut setidaknya mencapai P187 miliar atau sekitar Rp50,6 triliun.
“Tanpa perhitungan yang tepat dan langkah menambal penerimaan, itu [pembebasan PPN] pasti akan menghambat upaya pemulihan fiskal dan ekonomi kita,” katanya, dikutip pada Senin (14/11/2022).
Salceda mengatakan pembebasan PPN terhadap sejumlah barang dan jasa berpotensi menyebabkan penurunan peringkat kredit dan menghancurkan tren pemulihan ekonomi yang terjadi tahun ini.
Dia menjelaskan komitenya akan mempelajari usulan Marcos tapi tidak tetap membuka ruang untuk langkah pengendalian inflasi lainnya. Misalnya melalui efisiensi energi dan pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran.
Menurutnya, semua opsi yang diputuskan nantinya dapat menjadi solusi yang menguntungkan masyarakat, terutama mengurangi tagihan air dan listrik.
Salceda kemudian memuji langkah yang diambil Manila Water Co. Inc. dan Maynilad Water Services untuk menekan tagihan air masyarakat. Dalam hal ini, waralaba mereka telah membebaskan tagihan konsumen dari PPN tanpa menghilangkan kewajiban pajak masukan perusahaan.
Di sisi lain, perusahaan juga masih harus menyetorkan pajak waralaba, dengan besaran yang sama seperti PPN.
“Meskipun ini telah mengurangi keuntungan bagi perusahaan-perusahaan ini, mereka memilih tidak membebankan PPN kepada konsumen,” ujarnya dilansir philstar.com.
DDTCNews
WA only
Leave a Reply