Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengingatkan masyarakat segera melaksanakan balik nama kendaraan bermotor sebelum tilang elektronik berbasis kamera (electronic traffic law enforcement/ETLE) berlaku mulai 1 Desember 2022.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan kamera ETLE dapat mendeteksi pelanggaran yang dilakukan pengemudi berdasar pelat nomor kendaraan bermotor. Jika kendaraan belum dibaliknamakan, Polda Sumbar akan kesulitan mengirimkan surat tilang.
“Jika selama ini masih ada nama pemilik lain, setelah jual beli segeralah balikanamakan,” katanya, dikutip pada Senin (28/11/2022).
Mahyeldi mengatakan jika kendaraan sudah pindah kepemilikan tapi belum dibaliknamakan, surat pemberitahuan pelanggaran akan dikirimkan kepada alamat yang tertera di STNK atau pemilik sebelumnya. Menurutnya, hal ini akan menjadi masalah bagi pemilik awal karena kendaraan dimaksud tidak lagi dalam penguasaannya.
Dia menjelaskan masyarakat Sumbar saat ini masih dapat menikmati insentif pembebasan pokok bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bekas yang diberikan pemprov. Kebijakan ini menjadi bagian dari program pemutihan “5 Untung”.
Selain pembebasan BBNKB, pemprov memberikan pembebasan denda administrasi keterlambatan membayar BBNKB kendaraan bekas. Selain itu, ada pembebasan pajak progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dalam satu keluarga, pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, dan diskon pokok pajak kendaraan bermotor.
Pada pemilik kendaraan bermotor yang membayar pajak dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum jatuh tempo, akan diberikan diskon sebesar 2%. Sementara pada masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor setelah 30 hari hingga 60 hari sebelum jatuh tempo, diberikan diskon 4%.
Mahyeldi menyebut program pemutihan 5 Untung masih berjalan hingga 12 Desember 2022. Dia pun mengajak masyarakat memanfaatkan program tersebut sebelum periodenya berakhir.
“Semoga dapat diikuti oleh masyarakat dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor dan pada saat yang sama juga untuk peningkatan pendapatan daerah,” ujarnya dilansir hariansinggalang.co.id.
Program pemutihan 5 Untung dilaksanakan sejalan dengan rencana Polri melakukan penghapusan data registrasi atas kendaraan bermotor yang STNK-nya mati selama 2 tahun.
Pasal 74 UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengatur penghapusan data registrasi atas kendaraan bermotor yang STNK-nya mati selama 2 tahun. Kendaraan yang data registrasinya telah dihapus tidak dapat diregistrasi ulang sehingga akan berstatus bodong dan bisa disita kepolisian.
news.ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply