Pemerintah Vietnam menargetkan pajak minimum global sebagaimana diatur dalam Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) dapat diimplementasikan mulai 2024.
Wakil Dirjen Pajak Dang Ngoc Minh mengatakan pemerintah masih menyusun beberapa peraturan yang dibutuhkan untuk mengadopsi pajak minimum global. Dia berharap semua peraturan tersebut dapat rampung pada tahun ini.
“Kementerian Keuangan tengah merancang peraturan untuk mengadopsi pajak minimum global sehingga dapat membuka jalan penerapannya mulai tahun depan,” katanya, Senin (6/11/2023).
Minh menuturkan kesepakatan Pilar 2 bakal diimplementasikan sebagai common approach mulai tahun depan. Untuk itu, setiap yurisdiksi perlu mengadopsi rezim pajak tersebut tanpa perlu menunggu adanya multilateral instrument (MLI) dan sejenisnya.
Apabila tarif pajak efektif perusahaan multinasional pada suatu yurisdiksi tak mencapai 15%, top-up tax berhak dikenakan oleh yurisdiksi tempat korporasi multinasional bermarkas. Pengenaan top-up tax dilakukan didasarkan pada income inclusion rule (IIR).
Pajak minimum global ini hanya akan berlaku atas perusahaan multinasional dengan pendapatan di atas EUR750 juta.
Dalam RUU Pajak Penghasilan Badan, Kemenkeu mengusulkan pasal qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT) dan IIR untuk mengadopsi pajak minimum global. Diperkirakan 113 perusahaan multinasional di Vietnam akan terkena dampak dari ketentuan pajak minimum global.
Di sisi lain, Minh menyebut Vietnam juga terus berupaya menjaga daya saing investasi sejalan dengan penerapan pajak minimum global. Pemerintah akan memperbaiki kerangka hukum untuk menciptakan iklim investasi yang menguntungkan.
Menurutnya, insentif harus diberikan kepada perusahaan yang memiliki teknologi inti dan beroperasi di sektor-sektor prioritas untuk menarik modal asing, seperti industri semikonduktor.
“Vietnam harus mempercepat proses penerapan pajak minimum global agar tetap menarik bagi modal asing,” ujarnya seperti dilansir vietnamnews.vn.
Sumber : DDTC.co.id
WA only
Leave a Reply