Realisasi anggaran Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) mencapai Rp 396,7 triliun hingga 30 Desember 2022. Anggaran tersebut telah dimanfaatkan secara optimal dan berdampak nyata untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi.
“Sebagian untuk klaim pasien dan vaksinasi, insentif dan santunan nakes (tenaga kesehatan) tetap kita bayarkan penuh di tahun 2022, serta masih ada beberapa insentif perpajakan kesehatan,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Realisasi APBN 2022 yang berlangsung secara virtual pada Selasa (03/01/2022).
Anggaran PC-PEN, papar dia, terbagi dalam tiga klaster yaitu kesehatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan ekonomi. Realisasi anggaran klaster kesehatan mencapai Rp 61,3 triliun yang digunakan untuk sejumlah kegiatan seperti klaim pembayaran pasien Covid-19 tahun 2021 dan 2022 yang sebesar Rp 28,8 triliun.
Realisasi anggaran tersebut untuk membayar tunggakan klaim pasien tahun 2021 untuk 343 ribu pasien dan tahun 2022 untuk 475 pasien. Selanjutnya untuk biaya vaksinasi sebesar Rp 3,4 triliun bagi 60,1 juta dosis. Untuk kegiatan penelitian menghabiskan anggaran Rp 207,7 miliar.
Anggaran klaster kesehatan juga digunakan untuk insentif/santunan tenaga kesehatan pusat dan daerah Rp 3,5 triliun, membayar tunggakan insentif 2021 untuk 46.826 nakes pusat, tahun 2022 untuk 533.421 nakes pusat, dan pembayaran santunan kematian bagi 81 nakes pusat.
Selain itu, untuk pembayaran insentif perpajakan kesehatann Rp 1,8 triliun, fasilitas impor vaksin Rp 1,1 triliun, fasilitas impor alat kesehatan Rp 300 miliar, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk alat kesehatan sebesar Rp 400 miliar, serta dukungan APBD penanganan Covid-19 di desa dan daerah sebesar Rp 18,3 triliun.
Realisasi klaster perlindungan masyarakat Rp 152 triliun yang meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,7 triliun untuk 20,7 juta keluarga penerima manfaat(KPM); Program keluarga harapan (PKH) Rp 28,7 triliun untuk 10 juta KPM; PKLW Nelayan Rp 1,3 triliun untuk 2,1 juta orang Polri: 683 ribu penerima, TNI: 1,4 juta penerima; BLT migor Rp 7 triliun untuk 23,9 juta KPM, (Polri: 1,4 juta penerima; TNI: 1,3 juta penerima; Kementerian Sosial: 20,4 juta KPM) BLT Dana Desa Rp 26,9 triliun untuk 7,5 juta KPM.
Bantuan untuk penyandang disabilitas, YAPI, dan lansia Rp 244,7 miliar untuk 400 ribu orang, serta prakerja Rp 16,4 triliun untuk 5 juta orang; serta kartu sembako Rp 44,1 triliun untuk 18,8 juta KPM “Nanti tahun 2023 sebagian bantuan sosial tetap kita jaga. Karena ini untuk masyarakat paling rentan. Untuk berbagai belanja yang melindungi masyarakat yang paling rentan,” kata Sri Mulyani.
Realisasi kluster pemulihan ekonomi mencapai Rp 183,4 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk program padat karya sebesar Rp 21,3 triliun , dengan target penyerapan tenaga kerja 540 ribu tenaga kerja tersebar di 34 provinsi.
Pemerintah membelanjakan Rp 36,1 triliun untuk ketahanan pangan yang terbagi dalam kementerian/lembaga sebesar Rp 28,9 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 7,2 triliun.
Untuk klaster tersebut pemerintah juga menggunakan anggaran untuk pembangunan jaringan irigasi pada areal sawah seluas 47.119 hektar; rehabilitas jaringan irigasi pada areal sawah seluas 153.333 hektar; serta pembangunan 35 unit bendungan.
Anggaran untuk dukungan UMKM mencapai Rp 26,1 triliun yang didistribusikan untuk KUR Rp 364,3 triliun bagi 7,6 debitur. Nilai penjaminan UMKM Rp 12,7 triliun untuk 764 ribu debitur; nilai penjaminan korporasi Rp 2,2 triliun untuk 8 debitur; insentif usaha/Pajak: Rp 19,7 triliun; insentif diberikan bagi industri terdampak, penurunan tarif pajak penghasilan badan, pembebasan pajak penghasilan impor, PPnBM DTP kendaraan bermotor, PPN DTP Perumahan.
“Untuk mendukung UMKM terutama melalui KUR dengan nilai penjaminan makin tinggi dan kredit dinaikan,” pungkas Sri Mulyani.
Sumber : investor.id
WA only
Leave a Reply