Realisasi Anggaran Kesehatan Tembus Rp 176,7 Triliun pada 2022

Kementerian Keuangan melaporkan, sepanjang 2022 pemerintah sudah merealisasikan anggaran kesehatan sebesar Rp 176,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi anggaran tersebut berasal dari, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 130,3 triliun, belanja non K/L Rp 10,6 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 35,8 triliun.

“Realisasi anggaran kesehatan tahun 2022 mencapai Rp 176,7 triliun, ini turun cukup signifikan (dibandingkan tahun 2021),” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (3/1).

Adapun Dia memerinci, belanja kesehatan tersebut diantaranya disalurkan untuk membelanjakan anggaran kesehatan melalui K/L untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) bagi 96,7 juta jiwa sebesar Rp 45,8 triliun serta klaim pelayanan Covid-19 oleh 342,7 ribu pasien yang merupakan tunggakan 2021 dan 474,4 ribu pasien 2022 dengan anggaran Rp 28,8 triliun.

Kemudian, disalurkan kepada 4.831 tenaga kesehatan ke daerah tertinggal yang realisasinya sebesar Rp 47,7 miliar, pemeriksaan 53,6 ribu sampel obat, kosmetik dan suplemen kesehatan sebesar Rp 24,3 miliar serta fasilitas dan pembinaan 1.000 HPK bagi 7,4 juta keluarga Rp 42,3 miliar.

Selanjutnya, digunakan untuk percepatan penurunan stunting dengan penyediaan makanan tambahan bagi 197,3 ribu ibu hamil kurang energi kronis (KEK) sebesar Rp 178,8 miliar dan 386,4 ribu balita kurus Rp 161,6 miliar.

“Serta memberikan suplementasi gizi mikro kepada 24,8 ribu anak sebesar Rp 7,2 miliar dan imunisasi rutin sebesar Rp 1,7 triliun,” jelasnya.

Lebih lanjut, belanja kesehatan melalui anggaran non K/L terealisasikan untuk pembayaran jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri/pensiunan sebanyak 4,2 juta orang dengan realisasi anggaran Rp 9,8 triliun dan subsidi pajak DTP kesehatan Rp 567,1 miliar.

Terakhir, realisasi belanja kesehatan melalui TKDD digunakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)/Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Rp 12,3 triliun, untuk 8.718 Puskesmas Rp 3,4 triliun dan 5.359 balai penyuluhan Rp 0,9 triliun.

Sumber: nasional.kontan.co.id