Pakai Faktur Pajak Fiktif, Direktur Perusahaan Diserahkan ke Kejari

Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumatera Barat dan Jambi melalui Penyidik PNS (PPNS) menyerahkan tersangka tindak pidana pajak beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Jambi pada 27 Desember 2022.

Tersangka berinisial AV tersebut merupakan direktur PT NGME periode 2017-2018. Dia ditengarai melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melalui PT NGME selaku perusahaan yang bergerak di bidang penjualan BBM solar industri.

“Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti sebagaimana dipersyaratkan dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014,” sebut kanwil dikutip dari situs web DJP, Selasa (17/1/2023).

Penyidikan dilakukan sehubungan dengan dugaan adanya tindak pidana pajak yang dilakukan oleh tersangka AV, Direktur PT NGME yang diduga melanggar Pasal 39A huruf a dan Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Tersangka AV diduga sengaja menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau fiktif dan menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap untuk masa pajak Januari 2017 hingga Desember 2018.

“Perbuatan tersangka tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara senilai Rp4,19 miliar,” sebut kanwil.

Perbuatan tersangka AV yang memakai faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau fiktif tersebut diancam dengan pidana penjara 2-6 tahun, serta denda 2-6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

Sementara itu, perbuatan tersangka menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda 2-4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Kanwil berharap masyarakat di wilayah Sumatera Barat dan Jambi menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kanwil juga menegaskan akan terus berupaya agar penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan profesional sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan perpajakan serta meningkatkan penerimaan negara.

Sumber : News.ddtc.co.id