Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan tentang sudah ditutupnya saluran e-SPT untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh badan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (24/1/2023).
Contact center DJP, Kring Pajak, mengatakan aplikasi e-SPT 1771 (SPT elektronik dalam bentik .csv) sudah tidak bisa lagi digunakan. Oleh karena itu, pelaporan SPT Tahunan secara elektronik hanya dapat dilakukan melalui saluran lain.
“Saat ini, untuk layanan penyampaian SPT Tahunan PPh badan menggunakan e-SPT sudah ditutup. Silakan menggunakan e-form PDF ya. Tidak lagi bisa menggunakan e-SPT 1771,” tulis Kring Pajak merespons pertanyaan warganet di Twitter.
Sebagai informasi kembali, aplikasi atau software komputer yang awalnya disediakan oleh DJP untuk pembuatan dan pelaporan SPT itu resmi ditutup mulai 1 Mei 2022. Simak pula ‘Ditjen Pajak Resmi Tutup Aplikasi e-SPT’.
Selain mengenai saluran pelaporan SPT Tahunan PPh badan, ada pula ulasan terkait dengan pemanfaatan fasilitas perpajakan. Kemudian, ada juga bahasan mengenai rancangan peraturan terkait dengan pengenaan pajak karbon.
Berikut ulasan berita selengkapnya.
Penggunaan e-Form PDF
Kring Pajak menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh badan juga hanya dapat dilakukan melalui e-form PDF. Penyampaian SPT Tahunan PPh badan melalui saluran e-SPT sudah tidak bisa dilakukan lagi karena aksesnya sudah ditutup mulai 1 Mei 2022.
Adapun e-form PDF dirilis pada Maret 2021. Format yang baru dari e-form ini, menurut DJP, memberikan banyak kemudahan kepada wajib pajak. Simak pula ‘Musim Lapor SPT Tahunan, Kemenkeu Pastikan Kesiapan Sistem DJP Online’.
Pertama, pengisiannya tidak membutuhkan koneksi internet. Wajib pajak hanya perlu memiliki koneksi internet pada saat melakukan pengiriman (submit) SPT. Kedua, dokumen yang diunduh wajib pajak dalam bentuk pdf. Ketiga, formulir dapat dibuka dengan menggunakan Adobe PDF Reader.
Ketiga, token dapat dikirimkan melalui email dan SMS OTP. Keempat, tersedia fitur impor data melalui comma separated value (CSV) untuk data-data tabular seperti daftar bukti potong dan lainnya. Kelima, terdapat validasi NPTN dan PBK saat submit. Keenam, dapat dibuka di Mac.
“Untuk saat ini, SPT Tahunan PPh badan dapat disampaikan secara online melalui e-form PDF di DJP Online. Apabila membutuhkan konsultasi terkait pengisian, silakan dapat berkonsultasi di KPP pada hari dan jam kerja,” imbuh Kring Pajak. (DDTCNews)
Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23
Contact center DJP, Kring Pajak, mengatakan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan sesuai dengan saluran (channel) pelaporan normalnya. Jika pada pelaporan normal menggunakan e-SPT, penyampaian pembetulan juga menggunakan saluran tersebut.
“Untuk pelaporan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 harus sesuai dengan channel pelaporan normalnya sehingga pelaporan pembetulannya harus menggunakan e-SPT kembali. Tidak dapat menggunakan e-bupot/e-bupot unifikasi,” cuit Kring Pajak melalui Twitter.
Untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dengan format CSV, lanjut otoritas, wajib pajak bisa melalui datang langsung ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau lewat penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) yang sama dengan pelaporan normalnya. (DDTCNews)
Pemanfaatan Tax Holiday dan Tax Allowance
Kemenko Perekonomian menilai pemanfaatan fasilitas perpajakan seperti tax holiday dan tax allowance dalam beberapa tahun terakhir sudah cukup menggembirakan.
Pengajuan tax holiday pada 2020 berasal dari 25 wajib pajak. Jumlah pengajuan pada 2021 turun tipis, yakni tercatat sebanyak 23 wajib.Kemudian, untuk tax allowance, pengajuan dari 34 wajib pajak pada 2020. Pada 2021, tercatat sebanyak 17 wajib pajak yang mengajukan permohonan tax allowance.
Pada 2020, insentif tax holiday dimanfaatkan 2 wajib pajak dengan nilai pemanfaatan Rp814,51 miliar. Kemudian, sebanyak 46 wajib pajak memanfaatkan tax allowance dengan nilai pemanfaatan Rp9,83 triliun. (DDTCNews)
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
Pemerintah kabupaten/kota diminta untuk menyiapkan peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) paling lambat pada 5 Januari 2024.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan baru terdapat 87 dari 508 kabupaten/kota yang hingga saat ini telah memiliki peraturan daerah (perda) retribusi PBG.
“Kami sudah buat surat edaran bersama. Namun, ini waktunya tidak lama, harus segera kita lakukan [pembuatan perda]. Kalau tidak, IMB-nya enggak jalan dan orang tidak bisa bangun bangunan,” katanya. (DDTCNews)
Pajak Karbon
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku sedang menyiapkan Peraturan Menteri ESDM tentang Pajak Karbon dan Perdagangan Pembangkit Listrik.
Lewat peraturan menteri ini, pembangkit listrik tenaga batu bara bakal didorong untuk menurunkan emisi menggunakan mekanisme batas emisi dan pajak. Dalam jangka panjang, ditargetkan Indonesia akan menghentikan operasi pembangkit listrik tenaga batu bara.
“Kita akan lakukan secara bertahap dan dimulai segera,” ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Sumber: ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply