JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Februari 2023 mencapai Rp 279,98 triliun atau 16,3% dari target penerimaan tahun ini Rp 1.718 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 terjadi lonjakan 40,4%.
“Pertumbuhan secara keseluruhan dari penerimaan pajak pada Februari 2023 adalah 40,35% bandingkan Februari 2022 yang tumbuh 36,5%,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kemenkeu, Selasa (14/3/2023).
Penerimaan pajak sebesar Rp 279,98 triliun itu terbagi dalam empat kelompok. Pertama, Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas Rp 137,09 triliun atau 15,69% dari target. Dibandingkan tahun lalu, terjadi pertumbuhan 24,35%.
Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Rp 128,27 triliun atau 17,27% dari target. Angka ini tumbuh 72,87%.
Ketiga, Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan pajak lainnya Rp 1,95 triliun atau 4,87% dari target dan tumbuh 29,33%.
Keempat, Pajak Penghasilan (PPh) Migas sebesar Rp 12,67 triliun atau 20,62% dari target. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, terjadi kontraksi 6,36%.
“Yang mengalami koreksi dan harus kita perhatikan secara saksama adalah PPh migas karena lifting kita turun dan harga minyak dunia juga mengalami penurunan. Sehingga PPh Rp 12,67 triliun dari migas itu berarti turun 6,36% dari tahun lalu,” ucap Sri Mulyani.
Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada dua bulan pertama tahun 2023 dipengaruhi oleh harga komoditas yang masih tinggi, aktivitas ekonomi yang terus membaik, serta dampak implementasi UU HPP.
Ke depan, penerimaan pajak bakal diwarnai kewaspadaan sejalan dengan tren penurunan harga komoditas dan normalisasi basis penerimaan. “Namun demikian, optimisme tetap ada mengingat aktivitas ekonomi yang terus meningkat dan optimalisasi implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” kata Menkeu.
Sampai dengan 28 Februari 2023, belanja negara tercapai sebesar Rp 287,8 triliun atau 9,4% Pagu APBN, tumbuh 1,8% (yoy). Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 182,6 triliun (8,1% dari Pagu), yang terdiri atas belanja K/L sebesar Rp 76,4 T dan belanja non-K/L sebesar Rp 106,2 triliun.
Belanja K/L utamanya dimanfaatkan untuk percepatan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengadaan peralatan/mesin, gedung/bangunan dan sarpras/logistik, pemeliharaan jalan. jaringan/irigasi/ BMN, penyaluran bansos dan operasional K/L. Sementara, belanja non-K/L utamanya didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang dan penyaluran subsidi.
“Jadi realisasi belanja pemerintah pusat yang Rp 182,6 triliun kalau kita lihat itu meningkat 6% dibandingkan tahun lalu yang untuk posisi Februari belanja pemerintah pusat adalah Rp 172,2 triliun. Kenaikan belanja 6% kita harapkan juga untuk mendukung perekonomian kita,” kata Menkeu.
Selanjutnya, dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), penyaluran TKD hingga 28 Februari 2023 telah tersalur sebesar Rp 105,2 T (12,9% Pagu), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu (-4,8%/yoy). Hal ini disebabkan oleh adanya sebagian dana TKD yang belum tersalurkan dikarenakan masih menunggu penyampaian persyaratan salur dari Pemda, serta penyaluran belum masuk jadwal salur.
Meski demikian, komponen TKD lainnya mencatat pertumbuhan positif, yang didorong oleh penyaluran DBH yang lebih tinggi terutama akibat naiknya pagu DBH Minerba TA 2023.
Selain itu, penyaluran DAK nonfisik juga lebih tinggi dari tahun lalu karena telah diterimanya rekomendasi penyaluran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, dan BOP Kesetaraan dari Kemendikbud Ristek, serta dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Penyaluran dana desa juga lebih tinggi terutama karena peningkatan kepatuhan desa dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran. Belanja prioritas tetap terjaga, salah satunya digunakan untuk belanja kesehatan yang digunakan untuk menyalurkan PBI JKN untuk 96,8 juta peserta, penyediaan pelayanan kesehatan RS TNI dan Polri, serta jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri.
Selain itu, belanja prioritas digunakan untuk mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan bendungan dan pembangunan/rehabilitasi irigasi, serta belanja untuk kawasan padi 2,9 ribu hektare (ha) dan kawasan kedelai 5,9 ribu ha.
Pemerintah juga terus berupaya untuk memberikan perlindungan sosial melalui berbagai program antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu sembako, bansos kebencanaan, bantuan KIP Kuliah, penyaluran subsidi dan BLT Desa.
Sumber : investor.id
WA only
Leave a Reply