Kinerja Satgas Mafia Pajak Diharapkan Genjot Penerimaan

Jakarta: Satuan Tugas (Satgas) Mafia Pajak Rp349 Triliun berharap upaya mereka membuahkan hasil. Target satgas tidak hanya memburu pengemplang pajak, melainkan mengurangi potensi utang Indonesia.

  “Kalau bisa dikejar TPPU (tindak pidana pencucian uang) perpajakan, mudah-mudahan tax ratio meningkat dan tidak mengutang ke luar,” kata tenaga ahli Satgas Mafia Pajak Yunus Husein dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Awas! Serangan Balik ke Satgas Mafia Pajak Rp349 Triliun,’ Minggu, 7 Mei 2023.

  Yunus menjelaskan tax ratio adalah ukuran penerimaan pajak dalam suatu negara. Ukurannya, yakni perbandingan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto. Tax ratio Indonesia disebut hanya mencapai delapan persen.

“(Tren tax ratio) cenderung menurun, law enforcement (penegakan hukum) kurang, dan kalah sama tax ratio negara tetangga,” ujar dia.

  Yunus menyebut fenomena itu menjadi salah satu rapat pembahasan rapat perdana Satgas Mafia Pajak Rp349 Triliun. Rapat itu digelar pada Jumat, 5 Mei 2023.

  Dalam forum itu, Yunus menekankan pentingnya menyusun prioritas kerja. Sebab, ada 300 laporan yang harus dievaluasi hingga Desember 2023.

“Harus ada prioritas agar tidak buang-buang energi sementara hasilnya sedikit dan berulang,” papar eks Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu.

  Yunus berharap hasil evaluasi Satgas Mafia Pajak Rp349 Triliun betul-betul ditindaklanjuti penyidik masing-masing instansi. Supaya ada perubahan signifikan yang terjadi.

  “Dampaknya kalau bisa begitu (meningkatkan tax ratio), bagus juga,” tutur dia.

  Pemerintah telah membentuk Satgas TPPU. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada Rabu, 3 Mei 2023.

  Satgas TPPU terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, dan kelompok kerja. Tim pengarah, yakni Menko Polhukam selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional TPPU Mahfud MD, Menko Perekonomian selaku Wakil Ketua Komite TPPU Airlangga Hartarto, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku sekretaris merangkap anggota komite TPPU Ivan Yustiavandana.

Sumber : www.medcom.id