Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan 2 surat edaran baru terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) yang direvisi berdasarkan Multilateral Instrument (MLI).
Surat edaran yang dimaksud antara lain SE-5/PJ/2023 mengenai penerapan MLI atas P3B Indonesia-Seychelles dan SE-6/PJ/2023 tentang penerapan MLI atas P3B Indonesia-Spanyol.
“…perlu diterbitkan SE sebagai pemberitahuan saat berlaku, saat berlaku efektif, dan pokok-pokok pengaturan dalam konvensi yang berlaku untuk P3B Indonesia-Spanyol,” bunyi SE-6/PJ/2023, dikutip pada Kamis (25/5/2023).
MLI berlaku efektif untuk P3B Indonesia-Seychelles dan P3B Indonesia-Spanyol sehubungan dengan pajak yang dipotong/dipungut di negara sumber atas pembayaran kepada atau dikreditkan oleh SPLN sejak 1 Januari 2023.
Sehubungan dengan pajak-pajak lainnya, MLI berlaku efektif sejak 1 Januari 2024 di Indonesia dan 10 Juni 2023, baik di Seychelles maupun di Spanyol.
Modifikasi P3B dalam Bahasa Inggris
Dalam naskah SE-5/PJ/2023 dan SE-6/PJ/2023 juga terlampir naskah hasil modifikasi P3B Indonesia-Seychelles dan P3B Indonesia-Spanyol dalam bahasa Inggris sebagai akibat dari pemberlakuan MLI terhadap kedua P3B.
Meski begitu, naskah hasil modifikasi dalam kedua surat edaran hanya digunakan untuk memahami dampak MLI terhadap P3B Indonesia-Seychelles dan P3B Indonesia-Spanyol.
“Naskah asli konvensi dan P3B Indonesia-Seychelles tetap menjadi dasar hukum yang berlaku,” bunyi lampiran SE-5/PJ/2023.
Perlu diketahui, Indonesia telah meratifikasi MLI sejak 2019 dengan diterbitkannya Perpres 77/2019. Dalam perpres tersebut, Indonesia mencantumkan P3B sebagai covered tax agreement (CTA) untuk dimodifikasi secara serentak melalui MLI.
Tanpa adanya MLI, suatu P3B hanya dapat direvisi melalui negosiasi ulang secara bilateral. Berkat MLI, P3B direvisi secara serentak tanpa perlu proses negosiasi bilateral yang panjang
Sumber : DDTC
WA only
Leave a Reply