Pemerintah berkomitmen untuk tetap mendorong optimalisasi penerimaan perpajakan dengan tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha dan daya beli masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan optimalisasi penerimaan perpajakan akan dilakukan seiring dengan pelaksanaan reformasi pajak di antaranya melalui implementasi coretax administration system.
“Coretax system menjadi motor perubahan berbagai aspek perpajakan dan diiringi dengan penguatan sisi administrasi, antara lain penguatan proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi,” katanya dalam rapat paripurna bersama DPR, Selasa (30/5/2023).
Dari sisi kebijakan, lanjut Sri Mulyani, pemerintah akan menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan berkelanjutan dengan tetap berpihak pada masyarakat dan UMKM. Untuk itu, pemerintah akan terus melanjutkan upaya-upaya perluasan basis pajak.
“Upaya perluasan basis pajak sebagai tindak lanjut pasca program pengungkapan sukarela (PPS) dan implementasi NIK sebagai NPWP. Kami juga akan tetap menyediakan insentif pajak untuk percepatan transformasi ekonomi sekaligus meningkatkan daya tarik investasi,” ujarnya.
Coretax Sesuai Amanat Perpres 40 Tahun 2018
Untuk diketahui, pengembangan coretax administration system telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.
Nanti, akan 21 proses bisnis yang diperbarui seiring dengan implementasi coretax administration system antara lain pendaftaran, pengawasan kewilayahan atau ekstensifikasi, pengelolaan SPT, dan pembayaran.
Kemudian, terkait dengan data pihak ketiga, exchange of information (EOI), penagihan, taxpayer account management (TAM), compliance risk management (CRM), pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.
Lalu, terkait dengan business intelligence, intelijen, document management system, data quality management, keberatan dan banding, non-keberatan, pengawasan, penilaian, layanan edukasi, dan knowledge management.
Sumber : DDTC
WA only
Leave a Reply