JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) memastikan sistem inti administrasi pajak (coretax administration system/CTAS) diimplementasikan mulai 1 Juli 2024. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (7/2/2024).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Dwi Astuti mengatakan otoritas pajak sedang melaksanakan beragam pengujian. Menurutnya, coretax siap diimplementasikan pada pertengahan tahun ini.
“Mudah-mudahan big bang pada pertengahan tahun ini kita akan sudah menikmati kemudahan-kemudahan tersebut,” katanya.
Dwi menuturkan CTAS dibangun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak. Selain itu, sambungnya, CTAS juga akan mendukung pengawasan wajib pajak secara lebih efisien dan transparan.
“Jadi lebih transparan. Terdorong untuk patuh, tidak perlu ketemu kami di kantor sehingga at the end rasio pajak meningkat. Kalau rasio pajak meningkat, sudah pasti penerimaan pajak juga akan meningkat,” ujarnya.
Terdapat 5 proses bisnis yang diubah seiring dengan diterapkannya coretax antara lain proses bisnis pendaftaran, pembayaran pajak, pelaporan SPT, layanan permohonan dan edukasi, sertaakun wajib pajak (taxpayer account).
Selain itu, DJP juga akan mulai menggunakan NIK sebagai basis data. Untuk itu, implementasi CTAS perlu didukung oleh pemadanan NIK sebagai NPWP. Selain CTAS, ada juga ulasan lainnya terkait dengan pajak, seperti pajak hiburan, IKH Online, dan tarif efektif rata-rata PPh Pasal 21.
Berikut ulasan berita perpajakan selengkapnya.
Sandiaga Uno Minta Pemda untuk Segera Beri Insentif Pajak Hiburan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengimbau pemerintah daerah untuk segera menetapkan insentif atas pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan.
Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan Kemenparekraf telah melakukan kajian terkait dengan tarif PBJT sebesar 40% – 75% atas jasa hiburan tertentu. Berdasarkan kajian itu, ia meminta pemda untuk segera memberikan insentif paling lambat pada pertengahan bulan ini.
“Besaran persentasenya disesuaikan kondisi tiap-tiap daerah kabupaten dan kota dan ditetapkan paling lambat pertengahan Februari 2024,” katanya.
Pengadilan Pajak Bakal Luncurkan IKH Online 12 April 2024
Sekretariat Pengadilan Pajak akan meluncurkan IKH Online pada pertengahan tahun ini.
Berdasarkan informasi yang diunggah pada laman resmi serta media sosial Instagram Sekretariat Pengadilan Pajak, IKH Online akan diluncurkan untuk mengakomodasi pengajuan permohonan atau perpanjangan izin kuasa hukum dengan lebih cepat dan mudah.
“Tidak lama lagi, tepatnya pada tanggal 12 April 2024 nanti, akan diluncurkan IKH Online. Jadi, dengan IKH online, pengajuan izin kuasa hukum bisa diajukan dari mana saja dan kapan saja, melalui sistem yang dapat diakses di web SetPP,” jelas Sekretariat Pengadilan Pajak.
Pakai TER, PPh Pasal 21 Dipotong Berlebih? Dikembalikan ke Pegawai
PMK 168/2023 sudah memuat mekanisme jika PPh Pasal 21 yang telah dipotong (dengan tarif efektif rata-rata/TER) pada masa pajak selain masa pajak terakhir ternyata lebih besar daripada PPh Pasal 21 terutang selama 1 tahun pajak/bagian tahun pajak.
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda Ditjen Pajak (DJP) Giyarso mengatakan dalam kondisi tersebut, sesuai dengan ketentuan PMK 168/2023, pemotong pajak wajib mengembalikan kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong kepada pegawai.
“Kalau lebih bayar, sesuai dengan PMK ini, ada kewajiban bagi pemotong untuk mengembalikan ke pegawai yang bersangkutan. Dikembalikan langsung,” ujarnya.
KAPj IAI Sebut Coretax Bikin Interaksi WP dan DJP Makin Transparan
Ikatan Akuntan Indonesia memandang pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau coretax administration system (CTAS) akan membuat interaksi antara wajib pajak dan otoritas makin transparan.
Koordinator Bidang Pengembangan Pedoman Akuntansi Pajak, KAPj Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Waluyo mengatakan CTAS memperbarui sistem informasi DJP yang telah ada. Melalui penerapan CTAS, dia meyakini pelayanan perpajakan juga lebih kredibel dan akuntabel.
“Karena ini sekarang tuntutannya adalah transparansi dari kedua belah pihak. Transparansi tidak hanya pada posisinya wajib pajak, tetapi juga pada posisi di otoritas pajaknya,” tuturnya.
BI Perkirakan Ekonomi RI 2024 Bisa Sentuh 5,5% Imbas Pemilu dan IKN
Bank Indonesia (BI) memproyeksikan ekonomi Indonesia pada 2024 ini bakal tumbuh di rentang 4,7% hingga 5,5% (year on year/yoy). Proyeksi ini lebih tinggi ketimbang realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 sebesar 5,05%.
Menurut BI, kinerja ekonomi tahun ini didukung oleh permintaan domestik seiring dengan gelaran pemilu. Selain itu, geliat investasi pada 2024 juga bakal terdorong menyusul pembangunan sejumlah proyek strategis nasional (PSN), termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Pada 2024, pertumbuhan ekonomi diprakirakan meningkat dalam kisaran 4,7%-5,5% didukung oleh permintaan domestik, utamanya berlanjutnya pertumbuhan konsumsi,” ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono.
Sumber : ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply