Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui rasio pajak (tax ratio) Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD), maupun negara G20.
“Ya, Indonesia rasio perpajakannya masih rendah kalau kita membandingkannya dengan negara ASEAN, OECD, negara G20,” kata Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024 di Fairmont Hotel Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Meski begitu, Sri Mulyani menyebut rasio pajak telah meningkat setelah menurun sangat tajam akibat pandemi COVID-19. Pada 2020 rasio pajak merosot ke 8,3% dan mulai membaik menjadi 10,21% di 2023.
“Kita membicarakan soal rasio pajak setiap hari dan oleh sebab itu ini adalah isu. Bagaimana kita bisa mendapatkan pengumpulan pendapatan yang terus-menerus dapat dipertahankan tanpa mengganggu momentum dari perekonomian di saat kejadian yang sangat rapuh, sangat lemah dan tidak pasti,” ucapnya.
Menurut Sri Mulyani, saat ini adalah tantangan untuk mengelola pendapatan saat pengeluaran terus meningkat. Di sisi lain, banyak kegiatan ekonomi yang tidak dipajaki.
“UU di sini memberikan kepada kita dasar untuk perpajakan, tapi ada beberapa sektor ekonomi yang tidak dipajak apakah atas nama kemiskinan, kesetaraan, penghasilan tidak kena pajak. Indonesia sangat tinggi untuk kategori ini jika dibandingkan dengan yang lebih kaya negaranya seperti negara tetangga sekitar kita,” ucap Sri Mulyani.
Ekonomi Indonesia yang kebanyakan bersifat informal juga disebut banyak fasilitas yang belum dipajaki. Apakah itu terkait kesehatan, hingga pendidikan banyak yang menikmati pengecualian banyak.
“Penghasilan non pajak masih sangat tinggi sekali. Saya juga sampaikan ekonomi kita yang informal, banyak fasilitas apakah terkait kesehatan, pendidikan, banyak kegiatan-kegiatan yang menikmati pengecualian banyak,” imbuhnya.
Sumber : detik.com
WA only
Leave a Reply