Pembetulan SPT Tahunan Bikin Kurang Bayar, Perhatikan Konsekuensinya

JAKARTA. Wajib pajak dapat melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sepanjang dirjen pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan.

Pertanyaan mengenai pembetulan SPT Tahunan juga masih sering diterima Ditjen Pajak (DJP) melalui media sosial X. Namun, apabila hendak melakukan pembetulan SPT Tahunan, wajib pajak tetap perlu cermat karena pembetulan SPT Tahunan yang menyebabkan kurang bayar atau utang pajak menjadi lebih besar, terhadapnya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

“Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri keuangan … dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi,” bunyi Pasal 8 ayat (2b) UU KUP, dikutip pada Senin (12/2/2024).

Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat penyampaian SPT Tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh.

Apabila kekurangan pembayaran pajak ditemukan oleh DJP melalui pemeriksaan dan diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), wajib pajak harus membayar sanksi bunga sebesar suku bunga acuan ditambah dengan uplift factor sebesar 15%.

Sanksi administrasi berupa bunga dihitung dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB. Sanksi bunga dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh.

Agar terhindar dari sanksi, wajib pajak perlu menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas. Ayat penjelas dari Pasal 3 ayat (1) UU KUP menyatakan benar adalah benar dalam penghitungan, benar dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Kemudian, lengkap adalah SPT telah memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

Adapun jelas adalah SPT harus memuat asal-usul dari objek pajak yang dilaporkan serta memuat unsur-unsur lain yang memang wajib dilaporkan dalam SPT.

Sumber : ddtc.co.id