Pajak Hiburan Hingga 40%, Simak Tarif Pajak Daerah Terbaru di Binjai

BINJAI, Pemerintah Kota (Pemkot) Binjai, Sumatera Utara mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai 1/2024.

Perda ini terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan pelaksanaan pajak daerah diatur dengan perda. Beleid ini juga terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

“… berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah,” bunyi pertimbangan Perda Kota Binjai 1/2024, dikutip pada Senin (1/4/2024).

Melalui beleid tersebut, Pemkot Binjai di antaranya menetapkan tarif baru pajak daerah. Secara lebih terperinci, Perda Kota Binjai 1/2024 itu memuat tarif atas 8 jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemkot Binjai.

Pertama, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Tarif PBB-P2 ditetapkan secara bervariasi tergantung pada nilai jual objek pajak (NJOP) dengan perincian sebagai berikut:

• 0,100% untuk NJOP sampai dengan Rp999.999.999;
• 0,200% untuk NJOP Rp1 miliar sampai dengan Rp1.999.999.999;
• 0,250% untuk NJOP lebih besar atau sama dengan Rp2 miliar.

Kedua, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5%. Ketiga, pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Secara umum, tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% atas atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan.

Namun, terdapat tarif khusus yang berlaku untuk PBJT atas tenaga listrik serta PBJT atas jasa hiburan dan kesenian tertentu.

Keempat, pajak reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Kelima, pajak air tanah (PAT). Tarif PAT ditetapkan sebesar 20%. Keenam, pajak sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10%.

Ketujuh, opsen pajak kendaraan bermotor (PKB). Tarif opsen PKB ditetapkan sebesar 66% dari PKB terutang. Kedelapan, opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Tarif opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% dari BBNKB terutang.

Pemkot Binjai memutuskan untuk tidak memungut dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Perda tersebut berlaku mulai 2 Januari 2024. Berlakunya beleid itu akan sekaligus menggantikan sejumlah perda terdahulu. Adapun khusus untuk ketentuan mengenai opsen PKB dan opsen BBNKB baru akan mulai berlaku pada 5 Januari 2025.

Sumber : ddtc.co.id