JAKARTA Tidak ingin besar pasak daripada tiang, pemerintah siap memaksimalkan beragam sumber penerimaan negara tahun depan. Saat setoran pajak melambat, pemerintah akan membuka sumber pendapatan yang selama ini dinilai luput jadi sasaran, termasuk memacu penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan mengoptimalkan penerimaan dari sektor yang belum tersentuh, mulai dari underground economy, aktivitas ilegal maupun shadow economy.
“Ini saya minta ke pak Anggito Abimanyu (Wakil Menteri Keuangan). Pak Prabowo minta sisi penerimaan banyak yang belum bisa di-collect atau capture, baik karena naturenya ilegal, informal, underground, shadow,” ungkap Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR, kemarin.
Lalu, pemerintah juga serius menggenjot PNBP. Hal ini terlihat dari rencana pemerintah menambah satu direktorat baru yang akan bekerja dibawah Direktorat Jenderal Anggaran. Organisasi baru ini bernama Direktorat Penggalian Potensi dan Pengawasan PNBP yang mengawasi dan mengalkulasi potensi penerimaan dari PNBP.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, pengawasan sangat penting untuk menggenjot PNBP yang selama ini belum maksimal, Tahun depan, pemerintah membidik PNBP Rp 513,60 triliun, turun 6,5% dibanding kan outlook 2024.
Sumber PNBP Indonesia berasal dari sektor sumber daya alam, dividen BUMN, pendapatan PNBP lainnya serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Kontribusi sektor SDA hampir separuh target PNBP 2025. Adapun dividen BUMN diprediksi menyumbang Rp 90 triliun pada tahun depan.
Ihwal dividen BUMN, pemerintah nampaknya akan menghadapi dilema, pasca kehadiran Badan Pengelola Investasi Danantara, yang kelak mengelola BUMN jumbo, termasuk perbankan.
Danantara akan memanfaatkan setoran dividen untuk memaksimalkan portofolio investasi. Dengan kata lain, potensi setoran dividen ke negara berpotensi menyusut, Bukan hanya itu, perlambatan ekonomi global juga bisa mengusik potensi penerimaan pajak dan PNBP.
Saat ini memang masih banyak sektor yang memiliki potensi PNBO besar. Sebut saja pungutan dari ekonomi digital dan mobilitas. Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang menilai, aktivitas jasa titipan yang marak bisa memberikan penerimaan ke kas negara. “Jika dikenakan, ini mendorong masyarakat belanja di Indonesia serta mengurangi impor yang kurang produktif,” kata dia.
Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat, sektor pariwisata Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi sumber utama setoran PNBP dimasa depan, menggantikan ketergantungan pada sektor SDA.
Huda menyebutkan, meskipun sektor minerba masih menjadi andalan utama PNBP saat ini, kondisi itu tidak dapat bertahan lama karena sumber daya alam terbatas. Oleh karena itu, sektor pariwisata harus dimaksimalkan sebagai alternatif baru yang menjanjikan. “Sektor pariwisata Indonesia sangat potensial, namun PNBP sektor ini belum optimal,” kata Huda.
Ia menilai, salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi PNBP pariwisata adalah pengelolaan objek wisata yang masih minim. Huda mengingatkan, sebelum menggali potensi PNBP pariwisata, pemerintah perlu membenahi pengelolaan objek wisata.
Sumber: Harian Kontan, Kamis 14 November 2024 Hal 1
WA only
Leave a Reply