Menelisik pergantian Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea Cukai
Dua kursi eselon I di Kementerian Keuangan (Kemkeu) bakal diisi pejabat baru. Keduanya punya tugas utama yang berat: mengerek penerimaan negara, sebagai tulang punggung anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Sebelumnya, KONTAN telah memberitakan Bimo Wijayanto bakal diangkat jadi Direktur Jenderal (Dirjen Pajak yang baru. Bimo akan menggantikan Suryo Utomo.
Kini juga beredar kabar Letjen TNI Djaka Budi Utama bakal menggantikan Askolani sebagai Dirjen Bea Cukai. Djaka saat ini merupakan Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN).
Masuknya figur militer aktif tersebut akan menandai arah kebijakan kepabeanan dan cukai, yang berpotensi mengalami pergeseran signifikan.
Berdasarkan informasi yang diterima dari sumber KONTAN, Bimo dan Djaka dikabarkan dipilih langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Selain mengganti Dirjen Pajak dan Bea Cukai, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menggeser beberapa pejabat di internal Kemkeu. Suryo Utomo akan diplot mengisi posisi Dirjen Perbendaharaan, menggeser Astera Primanto Bhakti.
Sementara Astera dikabarkan akan menduduki jabatan Dirjen Anggaran, menggantikan Suahasil Nazara. Suahasil merangkap jabatan Wakil Menteri Keuangan dan Plh Dirjen Anggaran sejak 10 Februari 2025, lantaran Dirjen Anggaran saat itu, Isa Rachmatarwata, diciduk Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi Jiwasraya.
Di sisi lain, Menkeu dikabarkan bakal membentuk Badan Intelijen Keuangan, yang akan dipimpin Heru Pambudi. Heru saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kemkeu.
Menkeu juga akan mengubah Badan Kebijakan Fiskal menjadi Badan Strategi Fiskal. Lembaga ini tetap akan dipimpin Febrio Kacaribu.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemkeu Deni Surjantoro enggan memberikan penjelasan terkait hal tersebut. “Kami belum bisa menanggapi hal tersebut,”. kata Deni kepada KONTAN, Senin (19/5).
Khawatir transparansi
Yang jelas, pejabat Kemkeu hasil rotasi tersebut, terutama Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai, punya tanggung jawab besar. Keduanya harus mengungkit penerimaan negara yang saat ini terkontraksi. Penerimaan pajak dan bea cukai berkontribusi sekitar 70%-80% terhadap pendapatan negara.
Ekonom Bank Syariah Indonesia Banjaran Surya Indrastomo mengatakan, pasar akan memberi respons sesuai hasil. “Kalau penerimaan negara mulai terlihat bergerak naik, apresiasi pasar otomatis akan diberikan karena concern-nya adalah tren penurunan penerimaan lanjut,” kata Banjaran., kemarin.
Di sisi lain, Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Ekky Topan menilai, penunjukan militer aktif di posisi sipil strategis akan menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor. Terutama terkait kinerja dan transparansi di instansi yang dipimpin.
Pengamat Keuangan dan Pasar Modal Budi Frensidy juga memperkirakan pasar masih akan wait and see. Saat ini perhatian pasar lebih tertuju pada kinerja penerimaan pajak dan defisit APBN.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyayangkan penunjukan perwira TNI untuk memimpin Bea Cukai. Ia beralasan, penunjukkan pejabat baru tidak menjamin peningkatan efektivitas pengawasan.
Bahkan keputusan ini berpotensi menimbulkan persoalan baru, termasuk merusak jenjang karier pegawai Bea Cukai dan memicu demoralisasi di internal.
Bhima menegaskan, upaya meningkatkan pendapatan Bea Cukai juga bukan hanya sekadar soal ketegasan, melainkan soal penguatan fungsi oleh konseptor yang paham perluasan objek cukai dan strategi penerimaan negara. “Khawatir target penerimaan bea masuk Rp 301,6 triliun bakal terjadi shortfall lagi tahun ini,” jelas Bhima.
Sementara Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi mengkhawatirkan akan terjadi pelemahan lembaga sipil dan demokrasi, jika posisi strategis terus menerus diisi oleh figur nonsipil, tanpa proses seleksi yang terbuka dan akuntabel.
Sumber : Harian Kontan 20 Mei 2025 Halaman 1
WA only
Leave a Reply