Kolaborasi antara Ditjen Pajak DJP dan Satuan Tugas Khusus Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara Polri akan difokuskan pada peningkatan penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi yang tersembunyi atau shadow economy.
Guna mengoptimalkan penerimaan dari shadow economy, DJP dan satgassus akan
memperkuat sinergi, saling bertukar data, dan melakukan penegakan hukum atas beragam kegiatan ekonomi ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara.
“Fokus kerja sama ini mencakup sektor-sektor strategis seperti kejahatan ekonomi dan sumber daya alam ilegal seperti illegal fishing (penangkapan ikan ilegal), illegal
mining (pertambangan ilegal), illegal logging (pembalakan liar), dan kejahatan ekonomi lainnya,” ungkap DJP dalam keterangan resminya, dikutip pada Rabu 18/6/2025.
Guna melaksanakan program-program tersebut, DJP telah bertemu dengan satgassus guna membangun sinergi dan kolaborasi.
“Kami sudah berdiskusi. Kami undang satgassus, kecuali Pak Novel Baswedan], ke kantor kami,” ujar Dirjen Pajak Bimo Wijayanto.
Pengamanan penerimaan negara oleh DJP bersama Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara akan dilakukan melalui beragam upaya, mulai dari pencegahan hingga penindakan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Polri sudah
membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara sejak lama. Satgassus dibentuk oleh Polri guna mendampingi kementerian dalam meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sektor.
Satgassus dipimpin oleh Herry Muryanto selaku kepala dan Novel Baswedan selaku wakil kepala. Kementerian yang telah didampingi oleh Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara antara lain Kemenkeu Kementerian Perhubungan Kemenhub), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP.
“Ini Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara] mungkin diperkuat lagi dan tentu
merupakan hal yang positif untuk terus mendukung [penerimaan]. APBN kita yang sehat harus didukung penerimaan yang kuat,” ujar Sri Mulyani.
Sumber : news.ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply