Komisi XI DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh pada sistem Coretax. Langkah ini dinilai sangat mendesak guna memastikan reformasi administrasi perpajakan yang modern, canggih, dan terintegrasi dapat berjalan efektif tanpa hambatan teknis.
Anggota Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komarudin, mengungkapkan bahwa saat ini banyak wajib pajak mengalami kesulitan, terutama dalam proses aktivasi akun. Ia menekankan bahwa fitur-fitur utama seperti pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, hingga fungsi pemeriksaan dan penagihan harus dipastikan bekerja maksimal.
“Sejauh ini pengembangannya memang masih belum maksimal. Karenanya, kami terus dorong DJP untuk mempercepat proses penyempurnaan berbagai fitur pada Coretax. Sistem ini harus bekerja efektif dalam menunjang kepatuhan dan mendorong pencapaian target pajak,” ujar Puteri, Minggu (25/1/2026).
Puteri juga meminta DJP menyiapkan pedoman teknis yang jelas dan memasifkan edukasi kepada masyarakat setelah perbaikan sistem rampung dilakukan.
Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melihat potensi besar dari sistem Coretax untuk menekan kesenjangan pajak (tax gap) yang saat ini mencapai kisaran 4% dari PDB, atau setara Rp 800 triliun hingga Rp 1.200 triliun. Anggota Bidang Kebijakan Publik Apindo, Ajib Hamdani, optimis jika sistem ini optimal, pemerintah bisa menjaring pelaku usaha di sektor grey economy.
“Harapannya dengan adanya Coretax, tax gap bisa diminimalisir. Jika dalam satu tahun mampu menekan tax gap meski hanya 0,5%, maka fungsi budgeter pajak akan sangat optimal,” jelas Ajib.
Namun demikian, dunia usaha masih mengeluhkan kendala sinkronisasi data. Ajib mencontohkan adanya laporan SPT PPN yang seringkali tidak terekam pada sistem induk Coretax atau e-Faktur. Oleh karena itu, Apindo menekankan pentingnya stabilitas sistem agar tercipta level playing field yang adil, sehingga beban pajak tidak hanya bertumpu pada pemain lama.
Sumber : investor.id
WA only
Leave a Reply