Pemerintah menyiapkan sembilan program stimulus ekonomi untuk 2027 yang menyasar pekerja, pencari kerja, masyarakat berpenghasilan tetap, hingga sektor industri.
Sejumlah insentif yang direncanakan mencakup Program Magang Nasional untuk 150.000 peserta, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja berpenghasilan hingga Rp10 juta, serta fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan bunga 6%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah rencana stimulus tersebut sebagai bagian dari kebijakan ekonomi pemerintah untuk 2027. Paparan itu dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (23/10/2026).
Mengacu pada Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-40/M/SDK/KI.00/10/2026, kesembilan program tersebut mencakup insentif ketenagakerjaan, perpajakan, perumahan, perlindungan pekerja, hingga industri perhiasan.
Berikut rincian stimulus ekonomi yang direncanakan pemerintah untuk 2027
1. Magang Nasional
Pemerintah berencana melanjutkan Program Magang Nasional dengan jumlah 150.000 peserta. Program ini dijadwalkan mulai April 2027 dengan fasilitas berupa uang saku, jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), sertifikat, serta PPh Pasal 21 DTP.
Airlangga menyampaikan bahwa program magang nasional menjadi salah satu program yang diarahkan Presiden untuk dilanjutkan pada tahun depan.
“Nah, kemudian direktif Bapak Presiden untuk program tahun depan yang diharapkan ini bisa dimulai jauh di bulan Januari, yaitu magang nasional dilanjutkan 150.000 peserta. Kemudian juga vokasi nasional, ini juga dilanjutkan untuk 300.000 peserta,” ujar Airlangga.
2. Vokasi Nasional
Program Vokasi Nasional juga akan dilanjutkan sepanjang 2027 dengan target 300.000 peserta. Program ini menyediakan sertifikat kompetensi dan penempatan kerja untuk mendukung peningkatan keterampilan serta kesiapan tenaga kerja.
3. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
Pemerintah merencanakan kelanjutan insentif PPh Pasal 21 DTP bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Fasilitas tersebut direncanakan akan berlaku sepanjang 2027 dan diperluas ke seluruh sektor. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keringanan pajak bagi pekerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
4. Peningkatan Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak
Pemerintah juga mengevaluasi peningkatan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2027. Penyesuaian tersebut akan mempertimbangkan perkembangan inflasi dan upah minimum.
Saat ini, batas PTKP tercatat sebesar Rp54 juta per tahun. Airlangga mengatakan evaluasi peningkatan batas tersebut masih mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi.
“Evaluasi mengenai peningkatan batas PTKP yang sekarang Rp54 juta, tentu mempertimbangkan inflasi dan upah minimum,” katanya.
Insentif Perumahan dan Perlindungan Pekerja
5. PPN DTP Perumahan 100%
Pemerintah merencanakan kelanjutan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan sepanjang 2027.
Merujuk pada Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-40/M/SDK/KI.00/10/2026, fasilitas PPN DTP sebesar 100% diberikan untuk bagian harga rumah hingga Rp2 miliar, dengan harga properti maksimal Rp5 miliar. Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung daya beli masyarakat sekaligus menjaga aktivitas sektor properti.
6. Diskon Iuran JKK dan JKM
Pemerintah juga menyiapkan diskon iuran JKK dan JKM sebesar 50% bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) pada 2027.
Insentif tersebut ditujukan untuk meringankan beban iuran pekerja mandiri yang mengikuti program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
7. Tambahan Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) juga masuk dalam sembilan stimulus ekonomi 2027 melalui tambahan manfaat bagi pekerja dengan upah di bawah Rp2,3 juta.
Dalam surat tersebut, kelompok pekerja itu tercantum memperoleh manfaat sebesar 100%. Adapun rincian teknis mengenai bentuk tambahan manfaat dan mekanisme penyalurannya perlu mengacu pada ketentuan pelaksanaan program.
8. KPR Bersubsidi MBT
Pemerintah menyiapkan fasilitas KPR bersubsidi MBT pada 2027 yang menyasar masyarakat berpenghasilan tetap. Program ini diperuntukkan bagi rumah pertama, baik melalui pembelian, pembangunan, maupun renovasi. Fasilitas tersebut mencantumkan suku bunga sebesar 6% sebagai bagian dari dukungan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.
9. Insentif Industri Perhiasan
Stimulus berikutnya menyasar industri perhiasan melalui penyesuaian standar logam mulia dan ketentuan perpajakan untuk emas dengan kadar 99,99%.
Dalam paparannya, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah mengusulkan penyesuaian standar kadar emas yang berlaku pada industri perhiasan.
“Untuk sektor perhiasan perubahan daripada standar yang sementara ini bebas emas 99,95%, ini sebenarnya standar industrinya seharusnya 99,9%,” ujar Airlangga.
Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari rencana pemerintah untuk mendukung industri perhiasan melalui penyelarasan standar produk dan fasilitas perpajakan.
Sumber : Bisnis.com
WA only
Leave a Reply