Komisi III DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar rapat lanjutan bersama pihak eksekutif membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) perubahan pajak dan retribusi daerah, Kandangan, Kamis.
Wakil Ketua Komisi III DPRD HSS, H Yusperi, mengatakan pembahasan raperda tersebut telah beberapa kali dilakukan. Bahkan, rancangan aturan itu sempat ditarik untuk dibahas kembali dengan sejumlah penyesuaian.
Menurutnya, salah satu hal penting yang harus diperjelas adalah pemisahan objek retribusi yang bersifat komersial dan pelayanan sosial. Keduanya tidak bisa disamakan karena memiliki karakteristik pengelolaan, biaya operasional, dan target pendapatan yang berbeda.
“Kalau yang sifatnya komersial, jangan sampai kita justru merugi karena biaya operasional lebih tinggi daripada pendapatan. Kita membangun fasilitas dengan tujuan mendapatkan pendapatan daerah, tetapi kenyataannya pengeluarannya lebih besar,” ucapnya.
Adapun dalam rapat kali ini yang menjadi fokus pembahasan menyoroti pengelolaan sejumlah aset dan objek retribusi, fasilitas olahraga, penginapan, objek wisata hingga penjualan benih ikan. Aset dan objek tersebut dinilai perlu dikelola lebih optimal agar mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), bukan justru membebani keuangan daerah.
Untuk sektor pariwisata dan olahraga menjadi salah satu perhatian Komisi III. Kedua sektor tersebut memiliki sejumlah potensi penerimaan, mulai dari penyewaan sarana olahraga, pengelolaan penginapan hingga tiket masuk objek wisata.
Terkait penginapan, Yusperi meminta pengelolaannya dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip manajemen usaha. Terlebih, terdapat rencana penambahan lima kamar dari kapasitas yang saat ini berjumlah 20 kamar.
Penambahan fasilitas tersebut, menurutnya, harus dibarengi perhitungan bisnis yang matang. Tingkat keterisian kamar juga harus menjadi pertimbangan, agar investasi yang dikeluarkan tidak berujung pada pemborosan.
“Kalau penginapan itu sifatnya komersial, pengelolaannya juga harus seperti manajemen usaha. Harus dihitung berapa biaya operasional dan berapa target pendapatannya. Misalnya operasional Rp100 juta, agar pendapatan bisa Rp150 juta sampai Rp200 juta. Jangan sampai justru kurang,” ungkapnya.
Selain sektor pariwisata dan olahraga, Komisi III DPRD HSS juga menyoroti penerimaan dari penjualan benih ikan yang dinilai belum mencapai optimal dari potensi yang bisa dikembangkan.
Berdasarkan keterangan dalam rapat, pendapatan dari sektor tersebut bahkan belum mencapai Rp100 juta.Pemasaran yang belum maksimal serta kualitas benih ikan yang belum memenuhi standar, menjadi persoalan yang harus segera dibenahi.
“Peningkatan mutu produk penting agar benih ikan yang dihasilkan mampu bersaing dan memiliki pasar lebih luas. Kami mengharapkan kualitas benih ikan distandarkan sehingga pemasarannya lebih baik. Intinya, kita ingin meningkatkan pendapatan daerah, bukan justru mengalami penurunan,” ucapnya.
Adapun dalam rangkaian pembahasan raperda, tak lupa Komisi III DPRD menyoroti penyesuaian objek pungutan di rumah sakit, berdasarkan masukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Penarikan retribusi diarahkan pada layanan yang diberikan kepada masyarakat, bukan semata-mata pada penerbitan surat atau dokumen. Pihaknya meminta Inspektorat memberikan rekomendasi terhadap sejumlah aspek pengelolaan, yang berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan daerah.
“Perubahan perda dan retribusi daerah tidak boleh hanya berorientasi pada penyesuaian regulasi. Lebih dari itu, aturan tersebut harus mampu memastikan setiap objek pungutan dan aset milik daerah dikelola secara efektif, transparan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap PAD HSS,” tambah Yusperi.
Sumber : kalsel.antaranews.com
WA only
Leave a Reply