Pemerintah telah menerbitkan regulasi khusus yang mengatur tentang aspek pajak bagi pedagang emas. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023 yang diundangkan pada 28 April 2023 lalu.
Lewat aturan tersebut, pedagang emas perhiasan dan/atau emas batangan menjadi pengusaha kena pajak (PKP) serta harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini juga berlaku bagi pabrik emas. Lalu, pungutan pajak jenis apa saja yang diberlakukan?
Melansir unggahan Instagram resmi Direktorat Jenderal Pajak @ditjenpajakri, Selasa (19/12/2023), dijelaskan bahwa emas perhiasan yang dimaksud ialah Perhiasan dalam bentuk apa pun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan/atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan dimaksud.
Jasa yang terkait meliputi jasa modifikasi, jasa perbaikan, jasa pelapisan, jasa penyepuhan, jasa pembersihan, serta jasa lainnya yang merupakan nama lain dari jasa tersebut di atas.
Sementara itu, jenis pajak yang diberlakukan antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan. Jenis pajak ini diberlakukan untuk penyerahan tiga produk, antara lain emas perhiasan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan batu permata/batu lain yang sejenis.
Ada juga pungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penjualan empat jenis produk, meliputi emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, hingga batu permata/batu lain yang sejenis
Kemudian ada PPN & PPh Pasal 21/23 atas jasa yang terkait emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan batu permata/batu lain yang sejenis.
“PPN & PPh Pasal 22 dipungut dari pembeli. PPh Pasal 21/23 dipotong oleh pihak yang membayarkan imbalan jasa. PPN atas emas batangan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” tulis Ditjen Pajak lewat unggahan tersebut.
Untuk tarif pajak yang diberlakukan, pertama dikenakan PPN 1,1% dari harga emas untuk penyerahan emas perhiasan kepada pedagang/konsumen akhir (memiliki faktur pajak masukan lengkap atas perolehan/dokumen tertentu atas impor emas perhiasan).
Lalu, pengenaan PPN 1,65% dari harga emas untuk penyerahan emas perhiasan kepada pedagang/konsumen akhir (tidak memiliki faktur pajak masukan yang lengkap atas perolehan/ dokumen tertentu atas impor emas perhiasan).
Selanjutnya pengenaan PPN 1,1% dari harga jual emas untuk penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, ataupun batu permata/batu lainnya yang sejenis. Ada juga pengenaan PPN 0% untuk penyerahan emas perhiasan kepada pabrikan emas perhiasan. Terakhir, PPN 1,1% dari penggantian atas penyerahan jasa.
Lebih lanjut untuk PPh Pasal 22, dikenakan sebesar 0,25% dari harga jual. Pajak ini dipungut oleh pengusaha emas perhiasan (pabrikan atau pedagang) dan pengusaha emas batangan. Dikecualikan dari pemungutan untuk penjualan emas, perhiasan atau emas batangan yaitu dalam hal penjualan dilakukan kepada konsumen akhir, WP UMKM yang dikenai PPh final, atau WP yang memiliki SKB.
Pungutan PPh Pasal 22 ini juga dikecualikan dari pemungutan untuk penjualan emas batangan yaitu dalam hal penjualan dilakukan kepada Bank Indonesia atau penjualan melalui pasar fisik emas digital.
Terakhir, ada PPh Pasal 21/23 dengan besaran Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai ketentuan yang berlaku. Pajak ini dipotong oleh pihak yang membayarkan imbalan jasa. Dikecualikan dari pemotongan yaitu dalam hal penerima imbalan jasanya adalah WP UMKM yang dikenai PPh final atau WP yang memiliki SKB pemotongan PPh Pasal 21/23.
Sumber : finance.detik.com
WA only
Leave a Reply