Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pati, Cirebon, dan Jombang tidak lepas dari dampak pemangkasan transfer dana dari pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan itu membuat pemerintah daerah terkejut dan memilih langkah instan yang justru berisiko menekan ekonomi lokal.
“Iya langkahnya ekstrem, karena (transfer ke daerah) dipotong ya, dan dipotongnyakan setelah anggaran ini udah disetujui di bulan Oktober tahun lalu. Tiba-tiba di awal tahun ada efisiensi itu kan, yang dimasukkan ke daerah. Ya sudah siapa yang nggak kaget, pemerintah daerah pada kaget,” kata Eko di Jakarta, Rabu (14/8/2025).
Ia memperkirakan kenaikan PBB ratusan persen tidak hanya terjadi di Pati. Daerah lain dengan kondisi serupa, kata dia, juga kemungkinan mengambil kebijakan serupa. “Cuma mungkin harus aware cara-cara menyampaikannya juga tepat, tapi jangan naikinya juga semena-mena seperti itu. Karena kalau menaikkan pajak, menaikan 10 persen saja orang akan teriak,” ujarnya.
Eko menegaskan, cara terbaik untuk menambah pendapatan daerah bukanlah dengan menaikkan pajak secara langsung karena akan membebani masyarakat dan memperkecil ukuran ekonomi daerah. Menurutnya, daerah justru perlu menumbuhkan aktivitas ekonomi sesuai potensi masing-masing.
“Ada kok cara-cara kreatif, misalnya dengan memperbanyak event, itu salah satu yang menurut saya akan tumbuh ekonomi. Dari itu baru bisa ditarik retribusi tanpa harus menaikan,” katanya.
Ia mencontohkan praktik di Kabupaten Bogor yang memanfaatkan Stadion Pakansari untuk berbagai kegiatan. “Hampir tiap minggu ada event tertentu, kadang band, kadang apa. Sekelilingnya tiba-tiba banyak ratusan kafe yang hidup. Anak mudanya juga akhirnya tersentral ke situ,” ujarnya.
Menurut Eko, strategi ini memberikan pemasukan resmi ke kas daerah, termasuk dari retribusi parkir yang sebelumnya dikuasai pihak informal. “Bupatinya cukup kreatif, memasukkan acaranya ke dalam stadion, untuk parkir mobil dan motor sebagian dipakai untuk jualan. Lebih tertib di situ, retribusi ditarik oleh Pemda secara resmi,” katanya.
Ia menilai pola serupa dapat diterapkan di daerah lain tanpa mengubah infrastruktur, hanya dengan mengubah perilaku masyarakat dan memanfaatkan tren gaya hidup. “Anak-anak sekarang dan kelas menengah senang menikmati leisure. Ciptakan leisure yang menimbulkan efek ekonomi, bikin festival, karnaval, momentum 17 Agustus, atau kegiatan lain yang bisa menggeliatkan ekonomi,” ujar Eko.
Meski mengakui langkah ini tidak memberikan dampak instan seperti menaikkan pajak, Eko menilai strategi tersebut akan menghasilkan penerimaan berkelanjutan. “Tergantung kreativitasnya,” ujarnya.
Untuk mendorong kreativitas, ia menyarankan dua pendekatan. Pertama, bupati atau kepala daerah yang kreatif bisa berbagi pengalaman kepada daerah lain. Kedua, kementerian terkait dapat memberikan pendampingan teknis. “Kalau kementeriannya juga nggak kreatif, jangan menyerah. Bisa pakai pihak ketiga, banyak entrepreneur yang mau dimintai bantuan untuk ngasih training atau strategi daerah menemukan perekonomian,” kata Eko.
Sumber : ekonomi.republika.co.id
WA only
Leave a Reply