Ditanya Nasib Badan Penerimaan Negara, Ini Respons Menkeu Purbaya

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan mengenai wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang dikabarkan beroperasi langsung di bawah presiden.

Sebagai menkeu baru, Purbaya mengatakan belum ada instruksi khusus dari Presiden
Prabowo Subianto terkait dengan pembentukan BPN. Bahkan, dia mengeklaim Prabowo memberikan keleluasaan kepadanya selaku bendahara untuk mengelola keuangan negara.

“Belum ada [instruksi soal pembentukan BPN]. Kayaknya suka-suka saya. Saya tanya
‘Gimana, Pak, boleh enggak saya obrak-abrik?’ Karena saya baru, saya enggak tahu
presiden kode boleh atau tidak,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Senin (8/9/2025).

Untuk diketahui, pembentukan BPN merupakan salah satu janji politik Prabowo dalam kampanye pemilihan presiden. Pendirian BPN merupakan program ke-8 dari 8 butir Asta Cita Prabowo.

Dalam dokumen visi-misinya, Prabowo bercita-cita mendirikan BPN guna meningkatkan pendapatan negara hingga ke level 23% PDB. Selain itu, dia juga meyakini pendirian BPN bisa mendorong pengelolaan penerimaan negara lebih optimal sehingga setoran pajak ikut meningkat.

Ketika ditanya apakah Indonesia memerlukan BPN, Purbaya tidak menjawab secara
gamblang. Dia berpendapat lebih baik mengoptimalkan kinerja dan peran Ditjen Pajak (DJP) yang sudah berdiri sejak dulu, ketimbang membuat badan baru.

“Kalau saya approach-nya, saya optimalkan, sehingga sistem bisa bekerja dengan optimal, yang berhenti-berhenti kita optimalkan, yang sudah jalan kita percepat lagi,” imbuhnya.

Purbaya juga mengaku akan melanjutkan sekaligus mengoptimalisasi kebijakan dan sistem yang sudah berjalan hingga saat ini. Menurutnya, Kemenkeu maupun unit vertikalnya seperti DJP tidak kekurangan SDM andal dan berkualitas untuk mengelola penerimaan pajak.

“Jadi semuanya mesinnya bukan mesin baru, ini mesin lama tapi kita buat lebih bagus lagi ke depannya. Ini orang pintar-pintar semua sini,” ucap Purbaya sambil menunjuk jajaran wakil menteri keuangan dan para dirjen Kemenkeu.

Sumber : news.ddtc.co.id