Indikasi Konsolidasi Fiskal di Tahun Depan

Pagu indikatif belanja kementerian dan lembaga (K/L) 2027 mencapai Rp 1.370 triliun

Daya dorong belanja pemerintah terhadap perekonomian pada tahun depan, kemungkinan tak sekencang dua tahun belakangan. Sebab, pemerintah mengikis belanja kementerian dan lembaha (K/L) 2027.

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah 2027, pagu indikatif belanja K/L ditetapkan sebesar Rp 1/370 triliun sebagai langkah awal penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun depan. Angka ini turun dibanding pagu dalam APBN 2026 sebesar Rp 1.510,5 trilun maupun dibanding anggaran K/L tahun ini setelah efisiensi menjadi Rp 1.460 triliun.

Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Putut Hari Satyaka menjelaskan, pagu indikatif tersebut masih akan melalui tahapan trilateral meeting, penetapan pagu alokasi, hingga pembahasan bersama DPR sebelum nantinya ditetapkan dalam Daftar Isian Peksanaan Anggaran (DIPA).

Menurut Putut, nilai pagu inikatif 2027 memang lebih kecil dibandingkan DIPA tahun 2026 maupun setelah penahaman. Namun, struktur anggaran 2027 telah mencakup Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sebesar Rp 625 triliun, yang jumlahnya lebih tunggi dibandingkan alokasi PKPN pada 2026 yang sekitar Rp 530 triliun.

Alhasil alokasi belanja PKPN mencapai 45,7% dari pagu indikatif. Sementara 54,3% sisanya, merupakan belanja non pkpn. Adapun klaster prioritas dengan alokasi terbesar dalam rancangan pagu indikatif 2027 adalahsektor pendidikan sebsar Rp 347,6 triliun, kesehatan Rp 36,9 triliun dan ketahanan pangan Rp 35,2 triliun.

Selain itu, pagu sektor kemandirian energi dan air mencapai Rp 24,7 triliun, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana sebsar Rp 25,1 triliun, program penurunan kemiskinan Rp 154,2 triliun, ekonomi kerakyatan dan desa Rp 178,1 miliar, serta hilirisasi dan industrialisasi sebesar Rp 1.39 triliun.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memfokuskan belanja APBN Tahun 2027 pada sektor-sektor yang langsung berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan transportasi.

Ia menegaskan APBN 2027 tidak hanya harus mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan mengurangi keti mpangan sosial. Menurutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting yang harus diperhatikan pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal tahun depan.

Sinyal hati-hati

Ekonom Center of Reformon Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan penurunan pagu pagiu indikatif K/L 2027 menunjukan konsolidasi fiskal.

Sebab , defisit anggaran 2027 juga dirancang 1,8% hingga 2,4% dari produk dosmetik bruto (PDB) lebih rendah dibandingkan tahun 2025 yang melebar hingga 2,9% dari DB di 2025.

Menurut dia, langkah tersebut dapat dipahami karena pemerintah ingin mengirim sinyal kehati-hatian fiskal kepada pasar.

Namun, Yusuf melihat konsolidasi fiskal tidak dilakukan secara merata. Pemerintah justru melakukan realokasi anggaran ke berbagai program prioritas nasional.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa kontribusi APBN terhadap pertumbuhan ekonomi tetap terbatas. Kebutuhan investasi nasional 2027 di perkirakan Rp 8.800 triliun, sementara kontribusi APBN hanya sekitar 6% hingga 7%.

“Artinya pertumbuhan 2027 pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh respon investasi swasta, bukan oleh APBN,”terangnya.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi & Masyarat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky menilai postur belanja 2027 harus disusun lebih produktif agar tidak terjadi salah alokasi sumber daya.

“Anggaran K/L ini akan merefleksikan berbagai program tersebut. Daya dorongnya akan tergantung lagi dari item belanja,”Riefky.

Sumber : Harian Kontan