Menkeu Suahasil Lantik 17 Pejabat Kemenkeu di Ditjen Pajak hingga Bea Cukai, Ini Profilnya

Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik dan mengukuhkan 17 pejabat Kementerian Keuangan, yang mencakup 13 pejabat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), satu pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan tiga pejabat Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Senin (5/10/2026).

Adapun tiga pejabat KSSK yang dimaksud yaitu satu pejabat dari Bank Indonesia (BI), satu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan satu dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pada pidatonya, Suahasil meminta seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mencapai target APBN 2026 dalam lini penerimaan, belanja, dan pembiayaan, sekaligus menyiapkan implementasi APBN 2027.

“Kita harus menuntaskan seluruh target APBN 2026 dan pada saat yang bersamaan mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Penyelesaian target APBN 2026 menjadi tanggung jawab bersama dan kita perlu melakukan konsolidasi, baik di pusat maupun di daerah,” ucapnya, dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Senin (5/10/2026).

Menkeu yang resmi dilantik pada 14 September 2026 tersebut mengingatkan, sumpah dan janji jabatan para pejabat adalah bentuk komitmen untuk melayani masyarakat dan menciptakan pembangunan bagi Indonesia.

Adapun 17 pejabat yang dikukuhkan dan dilantik oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara memiliki riwayat karier yang beragam. Berikut daftar dan profil mereka yang dilantik dan dikukuhkan pada 5 Oktober 2026.

Profil 17 Pejabat Kemenkeu yang Dilantik Menkeu Suahasil:

Pejabat Eselon II Ditjen Pajak

Nurbaeti Munawaroh – Sekretaris Direktorat Jenderal

Nurbaeti Munawaroh mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 1 Maret 1996 dan berkarier di DJK dengan sejumlah penugasan strategis di tingkat administrator. Pada 2015, dia diangkat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KKP), lalu berlanjut ke tingkat pimpinan tinggi pratama sebagai Kepala Kanwil Ditjen Pajak pada 17 Maret 2023. Sejak Februari 2026, dia menjabat Sekretaris Ditjen Pajak. Kini, dia dikukuhkan untuk jabatan yang sama.

Rosmauli – Direktur Peraturan Perpajakan I

Rosmauli memulai pengabdian sebagai CPNS di Ditjen Pajak pada 1 Maret 1995 dan meniti karier pada 2010 sebagai Kepala Bidang. Kemudian dia ditugaskan sebagai Kepala Subdirektorat pada 2012, lalu menjabat sebagai Kepala KPP Pratama pada 2016. Pada 31 Mei 2024, dia menjabat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak. Kariernya kemudian berlanjut pada 13 Juni 2025 sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Sejak Februari 2026, dia berstatus sebagai Direktur Peraturan Perpajakan I, dan kini dia kukuhkan pada jabatan yang sama.

Heri Kuswanto – Direktur Peraturan Perpajakan II

Heri Kuswanto diangkat sebagai CPNS pada 1996 dan telah bekerja di Ditjen Pajak pada berbagai penugasan di bidang pengawasan, pelayanan, dan peraturan perpajakan. Pada 2011, dia memperoleh promosi ke jenjang administrator (Eselon III) sebagai Kepala KPP Pratama Ternate. Pada 2022, dia mendapat promosi ke jenjang pimpinan tinggi pratama (Eselon II) sebagai Kepala Kanwil Ditjen Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku. Dia lalu ditugaskan sebagai Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Sejak 13 Juni 2025, dia diangkat sebagai Direktur Peraturan Perpajakan II. Kini, dia dikukuhkan pada jabatan yang sama.

Irawan – Direktur Pemeriksaan dan Penilaian

Irawan memulai karier di Ditjen Pajak pada Maret 1988. Dia pernah dipercaya menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan pada 2013. Kemudian pada 2016 dia menjabat sebagai Kepala Kanwil, dan kembali bertugas di Kantor Pusat Ditjen Pajak sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sejak Februari 2026, yang kini jabatannya tersebut kembali dikukuhkan oleh Menkeu Suahasil.

Samingun – Direktur Penegakan Hukum

Samingun mulai bekerja di Ditjen Pajak sebagai CPNS pada Maret 1992. Adapun pada 2021 dia menjabat Kepala KPP Madya. Sejak Februari 2026, dia ditunjuk untuk menjabat sebagai Direktur Penegakan Hukum, dan kini jabatannya tersebut kembali dikukuhkan.

Lindawaty – Direktur Pengawasan Perpajakan

Lindawaty mulai bekerja sebagai CPNS di Ditjen Pajak pada Maret 1995. Pada 13 April 2022, dia ditugaskan sebagai Penasihat Direktur Jenderal Bidang Pelayanan Pajak di Ditjen Pajak. Sejak Februari 2026, dia menjabat sebagai Kepala Kantor Pajak Daerah Jawa Timur III. Kemudian sejak Mei 2026, dia bertugas sebagai Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian di Kantor Pusat Ditjen Pajak. Kini, dia resmi diangkat sebagai Direktur Pengawasan Perpajakan.

Etty Rachmiyanthi – Direktur Keberatan dan Banding

Etty meraih gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 1992. Selanjutnya, dia menyelesaikan pendidikan pascasarjana di University of Bath, Inggris, dan berhasil meraih gelar Master of Science in Business Administration pada 1999. Sejak 2 September 2024, dia menjabat sebagai Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jawa Tengah II. Pada 13 Juni 2025, dia ditunjuk sebagai Direktur Keberatan dan Banding. Kini, dia diangkat pada jabatan serupa dengan jabatan terakhirnya.

Eureka Putra – Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Eureka Putra mengawali karier sebagai CPNS pada 1 Maret 1992. Pada 2015, dia menjabat sebagai Kepala KPP Pratama, kemudian pada 2020 dia menjabat Kepala Subdirektorat di Kantor Pusat Ditjen Pajak. Selanjutnya pada 2 September 2024, dia menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah. Sejak Februari 2026, dia menjabat sebagai Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, dan kini jabatannya tersebut kembali dikukuhkan.

Inge Diana Rismawanti – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Inge Diana Rismawanti mulai bekerja sebagai CPNS di Ditjen Pajak pada 1 Maret 1990. Dia memegang sejumlah peranan penting di Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, termasuk sebagai Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan dan Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan.

Pada 31 Mei 2024, dia dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak. Sejak Februari 2026, dia menjabat di Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat sebagai direktur, kini dia kembali dikukuhkan untuk jabatan tersebut.

Eddi Wahyudi – Direktur Data dan Informasi Perpajakan

Edi Wahyudi memulai karier sebagai CPNS di Ditjen Pajak pada 1 Maret 1998. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Bidang, Kepala Subdirektorat serta memimpin KPP Pratama, lalu diangkat menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak di Kantor Pusat Ditjen Pajak.

Dia juga pernah ditugaskan sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak, sampai akhirnya menjabat sebagai Direktur Data dan Informasi Perpajakan sejak Februari 2026. Adapun dia kembali dikukuhkan untuk jabatan terakhirnya itu pada 5 Oktober 2026.

Hantriono Joko Susilo – Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Hantriono Joko Susilo mulai bekerja sebagai CPNS pada Maret 1991 dengan pangkat Pengatur Muda (II/a). Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian PBB dan BPHTB Kanwil Ditjen Pajak Jakarta IV.

Pada 2015, dia dipromosikan ke jenjang pimpinan tinggi pratama (Eselon II) sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis, lalu ditugaskan sebagai Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Sejak 4 Oktober 2021, dia menjabat Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang kini jabatannya tersebut kembali dikukuhkan.

Dwi Astuti – Direktur Perpajakan Internasional

Dwi Astuti memulai kariernya sebagai CPNS di Ditjen Pajak pada 1 Januari 1992. Dia pernah menjabat sebagai posisi Kepala Bidang di Kanwil Ditjen Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, serta Kanwil Ditjen Pajak Jawa Barat II. Sejak Februari 2026, dia menjabat sebagai Direktur Perpajakan Internasional, dan kini jabatannya tersebut kembali dikukuhkan.

Neilmaldrin Noor – Direktur Intelijen Perpajakan

Neilmaldrin Noor pernah menjabat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil Ditjen Pajak) Jawa Barat I, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak, sampai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Jakarta Selatan II. Kemudian Neilmaldrin juga menjabat Direktur Intelijen Perpajakan, dan kini dia kembali dikukuhkan untuk jabatan tersebut.

Promosi Pejabat Eselon II Ditjen Bea Cukai

Sunaryo – Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT

Pada 20 Juni 2025, Sunaryo dilantik sebagai Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Direktorat APK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Pajak). Kini, dia dipromosikan sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT.

Pengangkatan Direktur Sekretariat KSSK

Minar Iwan Setiawan (Bank Indonesia) – Direktur Asesmen Perbankan dan Makroekonomi

Minar Iwan Setiawan memulai karier di Bank Indonesia sejak 12 Juni 1995. Dia juga pernah menjabat sebagai Deputi Kepala Perwakilan – Grup Perumusan & Implementasi KEKDA sejak 2025, Deputi Kepala Perwakilan – Grup Implementasi SP & MI pada 2024 sampai 2025, serta Kepala Grup Pengelolaan & Pengawasan Laporan LLD & DHE pada 2024.

Sejak 27 September 2024, Iwan menjabat sebagai Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Kini, diangkat sebagai Direktur Asesmen Perbankan dan Makroekonomi.

Rudi Sulistyo (OJK) – Direktur Asesmen Industri Jasa Keuangan Nonbank

Rudi Sulistyo pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pengaturan Lembaga Penjaminan di Bidang Pengawasan IKNB (2014-2016), Kepala Bagian Statistik dan Informasi IKNB Syariah di Bidang Pengawasan IKNB (2015- 2021), dan Deputi Direktur Pengaturan dan Pengembangan LKM (2021-2022) di Bidang Pengawasan IKNB.

Kemudian dia juga pernah menjabat Deputi Direktur Analisis Informasi Perasuransia​n dan Dana Pensiun di Bidang Pengawasan IKNB (2022), Deputi Direktur Analisis Informasi Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun di Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (2022-2024), Kepala OJK Provinsi NTB sejak bulan Juni 2024, dan kini diangkat sebagai Direktur Asesmen Industri Jasa Keuangan Nonbank.

Haghia Sophia Lubis (LPS) – Direktur Manajemen Risiko dan Hukum

Haghia Sophia Lubis merupakan lulusan LL.M. (Master of Laws) Harvard Law School dan profesional senior di bidang hukum serta kebijakan. Dia sudah lebih dari 20 tahun berkecimpung dalam tata kelola sektor publik, penasihat eksekutif, kebijakan bidang keuangan, hukum internasional, energi terbarukan, sampai relasi kelembagaan.

Dia juga pernah menempati posisi strategis dan peran penasihat di berbagai institusi, seperti Kantor Staf Presiden, Tenaga Ahli di DPR RI, Satgas Deregulasi dan Percepatan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, serta LPS. Diketahui, da pernah menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Sementara (Pgs.) Sekretaris Lembaga. Kini, Haghia diangkat menjadi Direktur Manajemen Risiko dan Hukum.

Sumber : ekonomi.bisnis.com

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only