Jakarta, Kementerian Perhubungan mengatakan pembebasan lahan untuk proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek baru selesai pada pertengahan Agustus 2019. Jadwal tersebut mundur dari target awal yang direncanakan rampung akhir bulan ini.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri mengatakan pembebasan masih terkendala oleh pemilik lahan yang enggan melepas lahan miliknya. Beberapa mengaku tidak puas dengan nilai ganti rugi yang akan dibayarkan pemerintah. Bahkan, ada beberapa pemilik lahan yang membawa sengketa nilai ganti rugi ke pengadilan.
Hal ini, lanjut Zulfrikri, sesuai pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam beleid disebutkan, pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi lahan bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat.
Sementara itu, keputusan pengadilan negeri baru bisa keluar setelah 30 hari gugatan itu diajukan. Kondisi tersebut, lanjut dia, menyebabkan pembebasan lahan terus terhambat.
“Tapi kami sudah lakukan percepatan, paling tidak percepatan pertengahan Agustus ini sudah bisa,” jelas Zulfikri di Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Kamis (25/7).
Ia menuturkan saat ini jumlah lahan yang sudah dibebaskan mencapai 55 persen dari kebutuhan lahan, atau sekitar 360 bidang tanah. Dengan demikian, masih ada sisa 45 lahan lagi yang perlu dibebaskan.
Pembebasan lahan yang terhambat sebagian besar berada di lokasi depo LRT, yakni Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Ia berharap seluruh konsinyasi lahan tersebut sudah bisa dibayar oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) tepat waktu.
“Pembayaran kami harapkan juga bisa tepat waktu. Memang kemarin diminta akhir Juli lahan bebas, tapi kami berharap pertengahan Agustus benar-benar bisa,” jelas dia.
Ongkos Membengkak
Kontraktor LRT, PT Adhi Karya (Persero) Tbk berjanji konstruksi LRT akan tancap gas setelah seluruh lahan ini dibebaskan. Pasalnya, Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto mengatakan lambatnya pembebasan lahan membuat pengerjaan proyek molor selama setahun.
Bahkan, jadwal proyek yang mundur berimbas pada pembengkakan ongkos proyek yang dikerjakan perusahaan. Kenaikan biaya itu terdiri atas, bunga pinjaman dan juga biaya-biaya yang timbul secara tak terduga (overhead cost).
Hanya saja, ia masih menghitung jumlah tambahan overhead cost yang membebani perusahan.
“Makanya ketika pembebasan lahan selesai, kami langsung membangun depo, di mana kami sebelumnya sudah membangun 100 tiang pancang di Bekasi Timur,” jelas Budi.
Hingga saat ini, ia mengatakan tingkat kemajuan (progress) proyek LRT mencapai 65 persen yang terdiri atas relasi Cawang-Cibubur sebesar 85 persen dan Bekasi Timur-Cawang sebesar 57,1 persen. Hanya saja selain lahan, ia mengungkapkan ada masalah lain yang perlu diselesaikan.
“Di Bekasi Timur pun ada sekitar 20 tiang di jalan raya yang belum bisa dibangun, jadi kami harapkan ini bisa selesai,” papar dia.
Sekadar informasi, LRT Jabodedek diharapkan bisa beroperasi pada Maret 2021. Adhi Karya sendiri menaksir nilai investasi LRT mencapai Rp22,83 triliun yang digunakan untuk pengerjaan jalur, stasiun dan depo, fasilitas operasi dan trackwork, beserta setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dari nilai proyek.
Sumber : cnnindonesia.com
WA only
Leave a Reply