JAKARTA. Dampak negatif penyebaran wabah virus korona Covid -19 makin terasa bagi pertumbuhan ekonomi domestik. Dari sisi anggaran negara, sejumlah asumsi makro tahun ini kemungkinan besar bakal kembali meleset dari target.
Jika deviasi yakni selisih antara proyeksi dan realisasi cukup besar, mau tidak mau pemerintah harus merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Ini untuk tetap menjaga kredibilitas anggaran negara.
Pertama, asumsi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menghitung bahwa jika pertumbuhan ekonomi China turun 1%, maka akan menggerus pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3%-0,6%. Dengan baseline atau terget awal pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, maka ada potensi ekonomi Indonesia tahun ini hanya bisa tumbuh 4,7%.
Kedua, sentimen korona juga turut menekan harga komoditas, terutama harga minyak mentah. Walaupun pada Januari 2020, Indonesia Crude Price (ICP) turun menjadi US$ 65,38 per barel, angka ini masih di atas target US$ 63 per barel.
Ketiga, nilai tukar rupiah juga tertekan. Berdasarkan krs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Rabu (26/2), rupiah berada di level Rp 13.966 per dollar Amerika Serikat (AS), terlemah sejak 1 Januari 2020, meski masih dibawah asumsi APBN yang sebesar Rp 14.400 per dollar AS.
Keempat, defisit anggaran bakal melebar dari target 1,76% produk domestik bruto (PDB). Ini sebagai konsekuensii dari penerimaan negara yang lesu, sementara pemerintah harus menghancurkan stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan.
Hanya saja menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan belum akan merevisi APBN 2020. Menurut Menkeu tahun ini masih ada peluang perbaikan pertumbuhan ekonomi terutama kuartal II hingga kuartal IV setelah ada stimulus yang akan diberikan. “Kalaupun di kuartal pertama tekanannya berat, akan bisa catch-up di kuartal kedua, ketiga dan keempat,” katanya.
Dari sisi defisit anggaran, Sri Mulyani menyebut bahwa APBN harus tetap berperan sebagai Instrumen countercyclical dengan cara memperkuat belanja pemerintah secara tepat waktu dan tepat kualitas. Namun, ia masih akan mengkaji perhitungan potensi pelebaran defisit tersebut.
“Kami akan menghitung semua aspeknya. Ini baru bulan Februari, nanti kami akan lihat dari hasil ALM (asset liability management) ke depan,” tandas Sri Mulyani.
Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati tak memungkiri bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini menjadi keadaan yang membuat APBN 2020 harus direvisi Namun, jika pemerintah belum mau mengubah target-target di APBN 2020, maka ini menjadi tantangan beraat yang harus diatasi. “pemerintah harus serius dorong konsumsi masyarakat,” tambahnya.
Sumber: Kontan kamis 27 Feb 2020
WA only
Leave a Reply