JAKARTA. Kementerian Keuangan memerinci ketentuan bantuan, sumbangan, hingga harta hibahan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan (PPh) dari sisi pihak penerima.
Ketentuan terbaru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 90/2020 yang diperuntukkan untuk mengatur kembali PMK No. 245/2008 tentang Badan dan Orang Pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang menerima harta hibah, bantuan dan sumbangan yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan.
Pada ketentuan PMK 90/2020, bantuan atau sumbangan dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan.
Meski demikian, terdapat pengecualian apabila pihak penerima adalah badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial.
“Dalam hal terdapat hubungan kepemilikan dan penguasaan, bantuan atau sumbangan tetap dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang pihak penerima merupakan badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial,” bunyi pasal 7 PMK 90/2020, Senin (27/7/2020).
Pemerintah memberikan ilustrasi mengenai hal tersebut. Misal, SMK Pelayaran G merupakan badan pendidikan yang menerima sumbangan sebuah kapal pesiar dari PT ABC. Kapal pesiar itu memiliki harga pasar Rp500 juta dan nilai sisa buku fiskal sebesar Rp400 juta.
Terdapat informasi adanya hubungan penguasaan antara SMK Pelayaran G dengan PT ABC. Namun, sumbangan kapal itu tetap dikecualikan sebagai objek PPh karena SMK Pelayaran G memenuhi ketentuan pasal 7 sebagai badan pendidikan.
Selain itu, Kementerian Keuangan mengatur lebih rinci perihal pembukuan dari sumbangan yang berbentuk barang. Pada ketentuan sebelumnya, harta hibah, bantuan, atau sumbangan dibukukan oleh pihak penerima sesuai dengan nilai buku dari pihak pemberi.
Kali ini, sumbangan berupa barang dibukukan oleh pihak penerima dengan nilai perolehan sebesar nilai sisa buku fiskal bila pihak pemberi menyelenggarakan pembukuan.
Sesuai dengan yang dicontohkan pada contoh B.3, SMK Pelayaran G mencatat sumbangan kapal tersebut berdasarkan nilai sisa buku fiskal sebesar Rp400 juta dan disusutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, bila pihak pemberi sumbangan tidak menyelenggarakan pembukuan maka pihak penerima mencatat nilai perolehan dicatat sebesar nilai lain. Bila yang disumbangkan adalah harta selain tanah atau bangunan maka nilai lain yang digunakan adalah harga pasar dari harta tersebut ketika terjadi pengalihan
Bila sumbangan yang diberikan berupa tanah atau bangunan maka nilai lain yang digunakan adalah nilai jual objek pajak (NJOP) yang tertuang pada surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) saat terjadinya pengalihan.
Bila tidak terdapat SPPT PBB, nilai lain dapat didasarkan pada surat keterangan dari instansi pajak daerah terkait tempat tanah atau bangunan tersebut terdaftar.
Khusus untuk harta hibahan, harta hibahan yang diterima dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang diterima oleh pihak-pihak tertentu yakni keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil dan tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak pemberi dan penerima.
Sama dengan perlakuan atas bantuan atau sumbangan, harta hibahan yang diterima tetap dikecualikan sebagai objek PPh meski terdapat hubungan kepemilikan atau penguasaan sepanjang pihak penerima adalah badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial termasuk yayasan.
Sumber: ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply