Ada Konsensus, Negara Masih Boleh Kenakan PPN Produk Digital

Setiap yurisdiksi masih memiliki kewenangan untuk mengenakan PPN hingga cukai atas produk dan pembayaran digital ketika Pilar 1: Unified Approach diimplementasikan.

Director of Centre for Tax Policy and Administration Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Pascal Saint-Amans mengatakan PPN atau cukai dapat dikenakan atas transaksi digital sepanjang yurisdiksi menetapkan cakupan yang luas atas pajak tersebut.

“Bila Anda ingin mengenakan cukai atas bentuk-bentuk transaksi tertentu, hal tersebut dapat dilakukan sepanjang cakupan produk kena pajaknya luas dan memiliki tarif yang sangat rendah,” ujar Pascal, dikutip Selasa (24/8/2021).

Menurut Pascal, seperti dikutip dari Tax Notes International, pengenaan PPN hingga cukai atas produk dan transaksi digital tertentu tidak bertentangan dengan proposal Pilar 1 yang melarang adanya pengenaan pajak digital secara multilateral.

Pascal pun percaya setiap yurisdiksi yang tergabung dalam Inclusive Framework memiliki itikad baik untuk mematuhi kesepakatan yang ada. Pascal mengatakan setiap yurisdiksi Inclusive Framework juga memandang pengenaan pajak digital secara unilateral berpotensi menciptakan tensi dalam perdagangan internasional.

Untuk diketahui, salah satu klausul dalam proposal Pilar 1 adalah ketentuan yang mewajibkan yurisdiksi partisipan untuk menarik pajak digital yang terlanjur diterapkan secara unilateral ketika negosiasi atas proposal Pilar 1 masih berjalan.

Melalui proposal Pilar 1, negara-negara anggota Inclusive Framework sepakat untuk merealokasikan sebagian hak pemajakan atas laba yang diperoleh korporasi multinasional kepada yurisdiksi pasar tempat korporasi memperoleh penghasilan.

Rencananya, yurisdiksi pasar bakal mendapatkan hak pemajakan atas 20% hingga 30% dari residual profit korporasi multinasional. Residual profit sendiri adalah setiap laba korporasi multinasional yang berada di atas laba global sebesar 10%. 

Sumber; news.ddtc.co.id