Tarif PPh Badan Berefek ke Investasi

Pebisnis perlu bersiap dengan rezim baru pajak tahun depan. Sebab, meski menawarkan programm pengampunan pajak, pemerintah juga batal menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) wajib pajak dalam negeri.

Ini dampak dari Rncangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP), yang bakal disahkan jadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pekan depan. Trif PPh wajib pajak badan dalm negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dipatok 22% da berlaku mulai tahun depan.

Sementara Pasal 17 ayat (2b) meyebutkan, tarif PPh badan lebih rendah 3% dari tarif umum berlaku bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbuka.

Ini berbeda dari Undang Undang No 2/2020 tentang Cipta Kerja. Guna mendukung keberlangsungan dunia usaha serta mendorong klim investasi, pemerintah menetapkan roadmap ppenurunan tarif PPh badan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) beleid ini, tarif PPh wajib pajak badan dalam negeri sebesar 22% berlaku pada 2020 dan 2021. Lalu, tarif PPh wajib pajak badan dalam negeri turun menjadi 20% dan mulai berlaku di tahun 2022.

Pemerintah juga sudah menerbitkan atura pelaksana UU No. 2/2020 yang mengatur penrunan tarif PPh badan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 30/2020 tentang Penurunan arif Pajak Penghasilan Badan Dalama Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Bahkan, dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah menekankan kembali penurunan tarif Ph itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Neilmaldrin Noor menjelaskan RUU HPP yang selesai pembahasan di Panja DPR. “Tujuannya untuk menguatkan sistem perpajakan Indonesia adil, sehat, efektif dan akuntabel,” katanya ke KONTAN.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Febrio Nathan Kacaribu, Jumat (1/10) juga menyebtkan pembahasan RUU HPP berjalan kondusif dan akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional. “Kita tunggu saja sampai minggu depan. Nanti akan disiapkan informsi yang lengkap terkait dengan RUU ini,” katanya.

Hanya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, pihaknya belum pernah diajak berdiskusi, perihal batalnya penurunan tarif PPh badan. Padahal, saat pemerintah mengumumkan pernurunan tarif PPh badan secara bertahap pada 2020 lalu, banyak pengusaha yang sudah menyusun roadmap. Harapannya, dengan uang ang bisa dihemat dari pengurangan pajak, bisa mereka investasikan atau alokasikan untuk mengembangkan bisnis.

“Dlam kondisi masih terdampak pandemi, (penurunan tarif PPh badan) akan sangat membantu cashflow,” kata Hariyadi kepada KONTAN kemarin (1/10).

Menurut Hariyadi, batalnya penurunan tarif PPh badan akan berdampak terhadap daya saing investasi Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Maklum, tarif PPh badan di Indonesia cenderung lebih tinggi dari negara lainnya.

Misalnya, India yang mengenakan tarif PPh badan hanya 15%-17,01% untuk perusahaan manufaktur domestik yang telah berdiri sejak 1 Oktober 2019. Meskipun, secara umum tarif PPh badan yang berlaku di India sebesar 25%.

Namun demekian, Apindo tetap mendukung kebijakan yang telah pemerintah rancang bersama Komisi XI DPR. Hanya sebagai kompensasi, Hariyadi berharap, pemerintah bisa memastikan iklim investasi tetap berjalan lancar.

Sementara Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy menilai, penundaan penurunan tarif PPh badan tidak akan mengurangi minat investor untuk berinvestasi. Sebab, keputusan investasi juga dipengaruhi faktor lain, seperti prospek pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid 19 juga stabilitas politik dan hukum. Terlebih nilai investasi yang masuk ke Indonesia juga terbilang positif di saat tarif PPh badan yang berlaku masih cukup tinggi.

Sumber: Harian Kontan