Pajak Minimum Global Bisa Berdampak ke Tax Holiday

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 beberapa hari lalu telah menetapkan pajak minimum global sebesar 15% yang tertuang dalam Pilar 2: Global Anti-Base Erosion (GloBE) dan akan diterapkan pada 2023. Konsensus ini dinilai akan berdampak bagi instrumen insentif Indonesia dalam menarik investasi.

Staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan bahwa konsensus pjak minimum global akan mempengaruhi insentif fiskal tax holiday dan tax allowence yang digunakan sebagai pemanis untuk menarik investor. Namun, dampak ini dinilainya tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, namun seluruh negara yang saat ini tengah memberlakukan kebijakan tax holiday.

“Kami belum pada kesimpulan (tax holiday dan tax allowence) dihapus, karena insentif ini masih menjadi salah satu instrumen yang dimanfaatkan oleh kita dan negara lain. Ini bukan hanya masalah kita sendiri, ini masalah semua negara yang menggunakan tax holiday dan tax allowence dan insentif-insentif lainnya,” ujar dia dalam Media Gathering DJP di Denpasar, Kamis (4/11).

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa hingga saat ini, Kemenkeu masih melakukan pembahasan lebih bersama Kemenko Perekonomian serta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menentuhkan nasib insentif pajak tax allowance dan tax holiday terkait dengan ketetapan pajak minimum global.

Untuk itu, pemerintah akan melihat ketentuan-ketentuan yang juga berlaku di negara lain. Meski akan ada perubahan dalam kebijakan nasional mengenai insentif fiskal, namun ia berharap tidak akan mempengaruhi minat investor melakukan investasi di Indonesia. “Memang akan ada perubahan, tetapi tujuan kita untuk meningkatkan investasi dari luar ke dalam tentu tidak boleh dikorbankan,” ujar Yon.

Ia mengatakan, pada saat ini, Indonesia juga sedang melihat langkah yang dilakukan negara-negara lain dalam merespons dampak Pilar 2 terhadap kebijakan insentif pajak.

Seperti diketahui, ketentuan tarif pajak korporasi minimum global baru saja disetujui oleh 136 yurisdiksi anggota Inclusive Framework pada awal Oktober 2021.

Sebagai informasi, tax holiday adalah pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan atau dapat pula berupa pengurangan tarif PPh badan bagi perusahaan yang menanamkan modal baru ke dalam negeri selama jangka waktu tertentu.

Sementara itu, tax allowence adalah fasilitas pajak yang diberikan dalam bentuk pengurangan penghasilan kena pajak (PKP) yang dihitung berdasarkan jumlah investasi yang ditanamkan di bidang-bidang usaha .

Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, terkait konsensus pajak minimum global dan nasib tax holiday maupun tax allowence masih terus dibicarakan bersama antara tim Kementerian Investasi dan Kementerian Keuangan.

“Kami lagi bahas, kami lagi pikirkan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk bisa menjadi pengganti tax holiday yang minimal 15%. Tapi itu masih panjang (berlaku 2023),” tutur dia.

Sumber: investor.id