Pemerintah Pungut Pajak Karbon Mulai 1 April 2022, Dananya Buat Apa?

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal menegaskan bahwa pajak karbon yang dipungut pemerintah akan masuk dalam kas negara. Sejauh ini, pemerintah belum menentukan penggunaan pajak karbon yang akan mulai dipungut pada 1 April 2022 mendatang.

“Konsepnya pajak ini akan dikumpulkan dalam kantong pendapatan negara,” kata Yon dalam Diskusi Publik: Wajah Baru Perpajakan Indonesia Pasca UU HPP, Jakarta, Selasa (23/11).

Yon menjelaskan, saat ini pemerintah masih menyusun aturan turunan terkait pajak karbon dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dia memastikan aturan ini akan segera keluar karena perlu disosialisasikan sebelum direalisasikan tahun depan.

“Mekanismenya, tata caranya bagaimana, sedang kita susun dan segera bisa keluar,” kata dia.

Sementara itu, terkait penggunaan hasil pajak karbon, masih belum ditentukan secara khusus. Kemungkinan akan dikompilasikan dengan pengaturan daerah lainnya atau akan diatur kemudian yang berkaitan dengan masalah keberlangsungan lingkungan.

“Nanti kalau mau disatukan buat (penanganan) lingkungan nanti kita pikirkan lagi,” ungkap Yon.

Pertanyakan Penggunaan Pajak Karbon

Sebelumnya, Forest Campaigner Greenpeace Indonesia, M Iqbal mempertanyakan penggunaan dana dari hasil pemungutan pajak karbon. Sebab, saat ini instrumen fiskal yang digunakan menggabungkan semua pendapatan negara untuk kemudian diatur dan dibagikan sesuai dengan UU APBN.

“Kita tidak punya e-marking yang membahas pajak karbon ini kemudian digunakan untuk penanggulangan atau dampak karbon lainnya,” kata kepada merdeka.com, Jakarta, Minggu (21/11).

Saat ini, belum ada instrumen kebijakan yang menjelaskan hasil pungutan pajak karbon untuk program tertentu. Sekalipun dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) maupun turunannya.

Seharusnya kata dia, dalam UU HPP pemerintah telah menetapkan peruntukan hasil penarikan pajak karbon. Sebagaimana tarif cukai tembakau yang secara khusus dialokasikan untuk anggaran kesehatan.

“Jadi tidak akan bisa dipastikan pajak karbon ini buat masalah penanggulangan lingkungan,” kata dia.

Sumber: merdeka.com