Kebijakan dadakan menghentikan ekspor batu bara semestinya tidak terjadi, bila pemerintah maupun PLN lebih antisipatif dan mempercepat transformasi energi hijau. Meski larangan hanya diberlakukan bulan ini, namun kita menjadi kehilangan kesempatan emas mendulang banyak devisa di tengah harga internasional yang melambung tinggi.
Tidak hanya itu. Indonesia berpotensi kehilangan buyers yang mengalihkan kontrak jangka panjang ke pemasok lain kompetitor kita, seperti Australia. Artinya, di saat larangan ekspor sudah berakhir, tidak akan semudah membalikkan tangan untuk mendapatkan pembeli. Apalagi, pengimpor utama seperti Tiongkok telah merespons larangan Indonesia dengan memperpanjang kontrak pembelian yang lain dan meningkatkan produksi dalam negeri, guna mengamankan kecukupan pasokan untuk menyalakan listriknya.
Kalau ditelusuri, produksi batu bara di Tanah Air sebenarnya naik 7,2% hingga menembus 606,22 juta ton pada 2021, dibandingkan tahun 2020 yang sekitar 565,69 juta ton. Kendati demikian, produksi belum mencapai target yang direncanakan sebanyak 625 juta ton.
Sementara itu, realisasi domestic market obligation (DMO) untuk memenuhi kebutuhan batu bara di dalam negeri baru tercapai 63,47 juta ton pada 2021, atau sekitar 10% dari total produksi. Padahal, semestinya DMO mencapai 25% produksi nasional.
Bila menilik rekam jejak 5 tahun terakhir, target DMO itu juga hanya tercapai sekali. Kondisi belakangan makin memburuk, karena perusahaan pertambangan memburu ekspor mengingat harga naik gila-gilaan karena krisis energi di Eropa maupun Tiongkok pascamenggeliatnya kembali ekonomi seiring vaksinasi Covid-19. Realisasi kewajiban DMO tahun lalu anjlok separuh lebih dari tahun sebelumnya 131,89 juta ton, karena pasokan makin tersedot ekspor.
Jadi, disparitas harga DMO yang semakin melebar dengan harga ekspor menjadi penyebab krisis pasokan batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLN maupun Independent Power Producer (IPP) di dalam negeri. Disparitas terjadi karena PLN mengambil batu bara dengan harga yang dipatok US$ 70 per ton, sedangkan harga ekspor tahun lalu bahkan sempat menyentuh level US$ 270 per ton. Walau saat ini sudah turun ke US$ 140 per ton, namun masih dua kali lipat harga DMO.
Belajar dari pengalaman pahit sekarang, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan harus menyusun langkah-langkah terobosan untuk mempercepat transformasi green energy, membangun pembangkit listrik energi terbarukan yang sumbernya melimpah namun belum banyak dimanfaatkan. Langkah ini juga untuk mengantisipasi percepatan pemulihan dari pandemi dan pembangunan industri pengolahan yang tengah digenjot, guna mendukung transformasi struktural perekonomian ke berbasis industri pengolahan bernilai tambah tinggi.
Selain sesuai tuntutan energi ramah lingkungan dan komitmen RI mengurangi emisi gas rumah kaca 29% tahun 2030 dengan usaha sendiri, atau 41% dengan bantuan internasional, pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan juga berarti menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Hal ini juga sekaligus bisa menggerakkan ekonomi daerah yang masih tertinggal, plus meningkatkan devisa ekspor dan mengurangi impor migas yang positif untuk menjaga nilai tukar rupiah.
Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), untuk menggantikan PLTU batu bara yang masih mendominasi. Apalagi, kita memiliki cadangan terbesar geotermal dunia dan sedikit sekali yang sudah dimanfaatkan.
Memang, bila tetap dipatok DMO batu bara US$ 70 per ton, biaya produksi listrik PLTP lebih mahal. Tapi, sebenarnya bila batu bara mengikuti harga internasional sekarang, jelas listrik geotermal lebih murah.
Secara umum, PLTP juga memiliki komponen dasar yang sama dengan PLTU yang menggunakan bahan bakar batu bara. Hanya saja, PLTP biasanya memang harus mempersiapkan komponen tambahan guna memanfaatkan uap panas bumi untuk memanaskan uap air yang akan dialirkan ke turbin. Sedangkan untuk panas bumi yang mempunyai tekanan tinggi dapat langsung memutar turbin generator, setelah uap panas bumi yang keluar dibersihkan terlebih dahulu.
Emisi karbon dioksida PLTP saat ini juga hanya 122 kg CO2 per MWh listrik, kira-kira seperdelapan dari emisi pembangkit listrik tenaga batu bara. Listrik dari tenaga panas bumi ini sudah digunakan di sekitar 24 negara, sedangkan pemanasan memanfaatkan geotermal digunakan di sekitar 70 negara.
Lalu, bila demand batu bara dunia turun seiring komitmen zero emission dunia paling lambat 2060, siapa yang akan membeli pasokan yang selama ini diserap di dalam negeri? Solusinya sebenarnya juga ada, bahkan sudah sejalan dengan rencana pemerintah untuk gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME).
DME ini untuk menggantikan konsumsi gas masyarakat dari Liquified Petroleum Gas (Elpiji), yang masih mengandalkan impor. Bila Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyebut konversi penggunaan Elpiji dari produk hilirisasi batu bara ini mulai dilakukan tahun 2035, tentu saja harus segera dipercepat, mengingat 75-78% konsumsi Elpiji masih dipenuhi dari impor.
Tak hanya itu, produk hilirisasi batu bara juga dapat menghasilkan metanol, untuk menggantikan bahan baku industri kimia yang masih banyak mengandalkan impor. Program gasifikasi batu bara ini juga dapat meningkatkan nilai tambah komoditas, sehingga perusahaan pertambangan tidak perlu dirugikan.
Lalu, dana untuk investasinya dari mana? Dalam hal ini, pemerintah harus cerdik memainkan peran presidensi Indonesia di G20 setahun ke depan, untuk menggaet komitmen pendanaan negara maju US$ 100 miliar yang dijanjikan guna membantu negara berkembang mengatasi perubahan iklim. Namanya bantuan, tentunya bunganya harus sangat murah, jauh lebih rendah dari bunga pasar, mengingat pengurangan emisi gas rumah kaca manfaatnya dirasakan seluruh dunia.
Upaya lain dengan menggalang pendanaan dari program ‘tax amnesty jilid II’ maupun masyarakat luas di dalam dan luar negeri. Tentunya, insentif dan return yang diberikan harus menarik.
Sumber: investor.id
WA only
Leave a Reply