Penulis tergelitik untuk mengupas tentang pajak atas nilai tambah. Satu dimensi logika dapat kita mulai dari pertanyaan, apa itu nilai tambah. Beberapa pandangan umum mengatakan bahwa nilai tambah pada dasarnya adalah inti pembangunan kemakmuran.
Dalam pendekatan strategis dikatakan sebagai membangun kekayaan nasional. Kekayaan nasional itu menjadi propertinya negara, dunia usaha, dan masyarakat sebagai penikmat kemakmuran.
Kita ulik lagi untuk cari tahu tentang konsep nilai tambah ini. Pada neraca nasional yang digunakan dalam makro ekonomi, nilai tambah merujuk pada seberapa besar kontribusi dari faktor produksi, seperti modal fisik berupa barang atau tanah, dan tenaga kerja untuk meningkatkan nilai dari suatu produk dan pengaruhnya terhadap pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi.
Di sini lebih ditekankan pada aspek produksi dan distribusi nilai tambah. Kalau kita dalami lagi bahwa pada perspektif yang lebih mikro ada tiga dimensi yang dapat kita pahami konsepnya.
Pertama, secara sederhana dikatakan bahwa nilai tambah adalah selisih antara penjualan dan biaya produksi.
Kedua, pertambahan nilai suatu barang atau komoditas adalah bentuk, sifat, dan kegunaan barang atau komoditas yang te lah melewati proses pengolahan.
Ketiga, nilai tambah adalah selisih antara produksi (output) dengan nilai biaya antara (nilai input) yang terdiri atas bahan yang terlibat dalam proses produksi, termasuk bahan baku dan bahan penolong.
Kita coba konklusikan konsep perpajakan dari berbagai konsep nilai tambah yang dibahas tersebut di atas. Menurut pendapat penulis, akhirnya hanya ada dua konsep pajak nilai tambah yang dapat kita terima sebagai konsep umum.
Pertama, nilai tambah sebagai objek pajak yang selama ini kita kenal dengan istilah PPN.
Kedua, nilai tambah yang telah terdistribusi kepada para pemilik nilai tambah, yang berarti mereka akan menjadi objek pajak penghasilan, yang dalam perpajakan kita kenal PPh badan dan perorangan.
Dalam kerangka aturan perpajakan nasional yang hingga kini berlaku, PPN dikenakan 10%, sedangkan PPh badan dan perorangan dikenakan masing-masing 30% dan 35%.
Dalam rancangan yang baru, tarif PPN akan dinaikkan menjadi 12%, dan PPh badan akan turun menjadi 22%, dan per orangan tertinggi 30%. Mohon maaf jika salah kutip tentang ta rif-tarif pajak tersebut, tapi esen sinya seperti itu. Jika konsepnya seperti itu, maka beban pajak secara agregat bagi dunia usaha adalah 40% (PPN 10% + PPh badan 30%).
Dalam rencana perubahan tarif, bebannya akan turun menjadi 34% (PPN 12% dan PPh badan 22%). Jika angka produk domestic bruto (PDB) hakikatnya adalah nilai tambah ekonomi dan sekaligus adalah merupakan pendapatan nasional bruto, maka jika angka PDB tahun 2020 adalah Rp 14.900 triliun, berarti pemerin tah dapat memperoleh PPN sebesar Rp 1.490 triliun, dan PPh badan Rp 4.470 triliun.
Total Rp 5.960 triliun. Ini merupakan hak pemerintah dari distribusi nilai tambah atau sekitar 40% terhadap PDB. Sisanya yang 60% dinikmati oleh investor, pemilik perusahaan, untuk membentuk dana cadangan investasi, dan para pekerja yang terlibat dalam proses produksi serta industri terkait dan pendukung.
Khusus tentang konsep PPN yang masih berlaku, penulis mempunyai pendapat sebagai sebagai berikut. Pertama, sistem PPN ke depan bersifat final, dan dipungut dari nilai tambah kotor pada setiap transaksi penjualan yang dilakukan setiap perusahaan.
Kedua, tidak lagi diterapkan sistem kredit pajak yang ditimbulkan akibat diintrodusir sistem pajak masukan dan pajak keluaran, sehingga melahirkan sistem restitusi pajak. Sistem ini ideal dan tidak salah, tapi kemudian menimbulkan gangguan atau masalah cashflow yang menguntungkan kepentingan pemerintah dan cenderung menjadi beban perusahaan sebagai wajib pajak.
Ketiga, kita tak mengenal lagi double taxation, dalam hal ini adalah PPN masukan dan PPN keluaran. Yang dipajaki adalah selisih antara output dan input saja dikalikan tarif PPN. Tarif PPN yang ideal adalah 5% dan 2,5% untuk UMKM, bukan 10% atau 12% karena beban biaya selama proses produksi dan penjualan sudah berat dipukul, yaitu biaya bunga, biaya logistik, beban kurs, dan lain-lain.
Kita membutuhkan lingkungan bisnis yang tidak membuat seluruh transaksi bisnis terbebani berbagai ongkos sehingga ujungnya menjadi high cost. Seluruh beban dalam produksi dan distribusi harus serendah mungkin agar dunia usaha dapat menciptakan pendapatan dan laba semaksimal mungkin agar siklus bisnis ringan memikul beban biaya.
Penulis memahami bahwa PPN berarti dapat dihitung dari laba kotor pada setiap kali terjadi transaksi dengan tarif 5% final, begitu seterusnya. Timbul pertanyaan, apakah ini berarti kembali ke konsep pajak penjualan? Tidak harus kembali, tetap saja kita sebut PPN karena yang dipungut adalah selisih antara output dan input atau selisih antara harga jual dan biaya produksi.
Kalau pajak penjualan, maka barang dan jasa apa saja yang dijual dikenakan pajak yang dulu disebut PPn (n kecil). Dengan cara semacam itu, dapat mendorong progam hilirisasi berakselerasi.
Sumber: investor.id
WA only
Leave a Reply