Pemerintah membutuhkan dana besar untuk menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), LPG 3 kg dan listrik. Di sisi lain utang harus ditahan agar tidak menjadi beban berat di kemudian hari.
Ekonom Senior Faisal Basri menyarankan agar pemerintah memberlakukan pajak ekspor untuk beberapa komoditas. Salah satunya batu bara yang dalam dua tahun terakhir harganya melejit berkali-kali lipat.
“Jadi untuk berbasis kekayaan alam dengan fenomena business cycle volatile ini perlu mekanisme seperti itu. Kalau anjlok tidak dikenakan, kalau durian runtuh kena pajak tinggi,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (8/6/2022).
Perusahaan di sektor ini, kata Faisal mendapatkan banyak sekali keuntungan dengan modal yang terbatas. Sehingga sekalipun dikenakan pajak tambahan, maka hanya mengurangi sedikit keuntungan perusahaan.
“Mereka tidak rugi, hanya mengurangi keuntungan,” ujarnya.
Hal yang senada juga diungkapkan Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudhistira. Menurutnya, kebijakan tersebut akan menambah pasokan bahan baku di dalam negeri dan mendorong hilirisasi.
“Mendorong hilirisasi atau pengolahan barang jadi dari bahan baku komoditas sehingga punya nilai tambah lebih tidak sekedar olahan primer,” terangnya.
Pemerintah juga akan mendapatkan tambahan penerimaan, sehingga bisa digunakan untuk mengurangi penarikan utang. Seperti diketahui, pemerintah butuh dana Rp 520 triliun untuk subsidi dan kompensasi untuk energi.
Defisit APBN 2022 diperkirakan mencapai level 4,50% PDB atau Rp 868 triliun, lebih rendah dari yang sebelumnya 4,8% PDB atau Rp 840,2 triliun. Sementara pada 2023 diperkirakan bisa di bawah 3% PDB.
“APBN sedang alami defisit yang dikhawatirkan sulit mencapai di bawah 3% pada 2023, sumbangan dari kenaikan pajak ekspor akan membantu pengurangan defisit,” imbuhnya.
Sumber: cnbcindonesia.com
WA only
Leave a Reply