Ingat, Layanan Elektronik Pajak Tak Bisa Diakses pada 21-22 Januari 2023

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan pemeliharaan rutin infrastruktur teknologi dan komunikasi. Dengan adanya pemeliharaan ini maka akan layanan pelayanan pajak tidak bisa diakses pada akhir pekan nanti.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Neilmaldrin Noor menjelaskan, DJP akan menghentikan layanan selama dua hari yaitu pada 21 hingga 22 Januari 2023. Langkah ini untuk pemeliharaan rutin infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) DJP.

“Downtime atas layanan elektronik DJP pada 21-22 Januari 2023 sehubungan dengan sedang dilakukan pemeliharaan rutin atas infrastruktur TIK yang DJP miliki,” katanya dikutip dari Belasting, Rabu (18/1/2023).

Neilmaldrin menjelaskan belum ada perombakan signifikan dari skema pelayanan perpajakan yang diberikan DJP kepada wajib pajak secara elektronik.

Menurutnya, waktu henti selama 2 hari tersebut lebih kepada optimalisasi layanan yang sudah ada agar tidak menghadapi kendala atau gangguan saat digunakan wajib pajak.

“Hal ini semata-mata untuk menjaga agar layanan elektronik dapat berjalan dengan baik dalam memberikan layanan pendaftaran kepada masyarakat,” jelasnya.

Seperti diketahui, Ditjen Pajak (DJP) mengumumkan periode waktu henti layanan perpajakan skala besar pada akhir pekan ini.

DJP mengumumkan agenda waktu henti layanan publik mulai Sabtu, 21 Januari 2020 pukul 08.00 WIB hingga Minggu, 22 Januari 2023 pukul 23.59 WIB. Pada periode waktu tersebut seluruh layanan publik DJP tidak bisa diakses oleh wajib pajak.

“Sehubungan dengan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan kapabilitas sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan ini kami informasikan untuk sementara layanan publik DJP tidak dapat diakses,” tulis pengumuman DJP. 

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kebijakan ini diharapkan bisa mempermudah wajib pajak dalam melakukan transaksi pelayanan pajak.

Sumber : www.liputan6.com