Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pajak Kripto Masih Tinggi, Asosiasi Minta Pemerintah Lakukan Penyesuaian Tarif
Asosiasi Blockchain dan Pedagang Aset Kripto Indonesia mengakui bahwa pajak kripto di Indonesia masih terganjal karena pajak yang tinggi. Sehingga nilai transaksi industri kripto di Indonesia masih rendah. Untuk itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Blockchain dan Pedagang Aset Kripto Indonesia, Asih Karnengsih berharap pemerintah bisa segera melakukan penyesuaian tarif untuk pajak kripto di Indonesia. Jika tidak, […]
-
Paling Lambat 31 Januari! Bukti Potong Pajak Disampaikan ke Karyawan
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan bendahara dan pemberi kerja untuk segera memberikan bukti potong pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2023 kepada karyawan. DJP menyatakan bukti potong dibutuhkan karyawan saat melaporkan SPT Tahunan 2023. Pemberian bukti potong pajak harus dilakukan paling lambat 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. “Jangan sampai terlewat, 31 Januari paling lambat,” bunyi keterangan […]
-
Threshold Omzet dan Tarif PPh UMKM di Berbagai Negara
Optimalisasi penerimaan pajak membutuhkan dukungan dalam bentuk kepatuhan pajak yang tinggi dari seluruh wajib pajak, mulai dari wajib pajak korporasi multinasional hingga wajib pajak terkecil yang bergerak di sektor informal. Wajib pajak besar relatif mampu melaksanakan kewajiban pajak dengan benar karena memiliki sumber daya yang mencukupi untuk melaksanakan penghitungan dan pelaporan pajak. Namun, wajib pajak […]
-
PPN Rumah Ditanggung Pemerintah Sepanjang 2024, Harus Penuhi 2 Syarat
Pemerintah melanjutkan pemberian insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun hingga Desember 2024. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (31/1/2024). Merespons hal itu, Kementerian Keuangan kini tengah mengebut pengundangan peraturan menteri keuangan (PMK) baru yang secara khusus mengatur implementasi PPN […]
-
BI: 475 Daerah Terapkan QRIS untuk Pembayaran Pajak
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebutkan 475 daerah telah menerapkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk pembayaran pajak. “Data penggunaan QRIS itu sudah 475 pemerintah daerah (pemda) dari 542 pemda, digunakan untuk transaksi penerimaan pajak daerah,” kata Perry saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/1/2024). Jumlah 475 pemda, […]
Got any book recommendations?
WA only